Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda, PKS Singgung Rezim Otoriter


Mardani Ali Sera. Foto: pks.id
MerahPutih.com - Usul Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar terkait penundaan Pemilu 2024 ditolak oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“PKS akan konsisten berjuang sesuai konstitusi. Pemilu tiap lima tahun dan maksimal dua periode untuk jabatan Presiden," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Rabu (23/2).
Baca Juga
Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi
Mardani mengingatkan rezim otoriter muncul karena waktu berkuasa yang terlalu lama. Karena itu, PKS menolak usul penundaan Pemilu 2024.
"Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," tegas Mardani.
Lebih jauh, anggota Komisi II DPR ini juga menepis alasan Cak Imin yang ingin Pemilu 2024 ditunda lantaran tak ingin mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
“Pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan. Justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita,” pungkasnya.
Baca Juga
Kondisi Rakyat Masih Berat, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56
Sebelumnya Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang. Hal itu disampaikannya setelah bertemu pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan.
“Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2)
“Ya setahun lah maksimal dua tahun,” tambah Cak Imin.
Cak Imin menerangkan banyak masukan dari kalangan dunia usaha, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis melihat peluang ekonomi.
Nantinya, akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap 2 tahun pandemi yang tidak efisien. (Pon)
Baca Juga
PKB Senang Cak Imin Jadi Pilihan Warga NU Untuk Capres Versi Survei ARCI
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
