PKB Senang Cak Imin Jadi Pilihan Warga NU Untuk Capres Versi Survei ARCI

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 Februari 2022
PKB Senang Cak Imin Jadi Pilihan Warga NU Untuk Capres Versi Survei ARCI

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) mencatkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memperoleh suara terbanyak warga NU Jawa Timur, yakni 37,1 persen suara. Urutan berikutnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Lalu, sebesar 11,6 persen, Erick Thohir (9,7 persen), Mahfud MD (7,6 persen), Prabowo Subianto (5,3 persen), Ganjar Pranowo (5,1 persen), Anies Baswedan (3,2 persen), AHY (2,9 persen), dan yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 17,5 persen.

Baca Juga:

Komunitas UMKM Sukoharjo Deklarasi Gus Muhaimin Capres 2024

Sementara untuk responden umum, Muhaimin memiliki elektabilitas 14,9 persen, di bawah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto 19,9 persen dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 18,1 persen.

Survei ARCI dilakukan pada 15-27 Januari 2022 di 38 kabupaten/kota di Jatim dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang, dengan margin of error sebesar tiga persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB, Jazilul Fawaid, bersyukur Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menempati posisi teratas calon presiden pilihan nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama (NU).

Gus Jazil, sapaan akrabnya, PKB dan nahdliyin merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sampai kapan pun.

Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

"Jadi, kalau ada survei yang menempatkan Gus Muhaimin sebagai capres favorit nahdliyin, ya, memang Gus Muhaimin kader terbaik yang dimiliki NU dan sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai capres 2024," katanya dikutip dari siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan, selama ini PKB yang dilahirkan dari rahim NU menjadi alat politik nahdliyin. "Aspirasi warga nahdliyin paling banyak disalurkan melalui PKB," katanya.

Ia mencontohkan, di Jawa Timur, tahun ini alokasi anggaran yang dibawa Fraksi PKB DPRD Jawa Timur untuk aspirasi warga nahdliyin di Jatim mencapai Rp 300 miliar.

"Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan nahdliyin di Jatim seperti pembangunan gedung sekolah, kantor-kantor NU, Fatayat, Ansor, fasilitas kesehatan," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Gus Muhaimin Heran Harga Minyak Goreng Tinggi Padahal Nataru Sudah Lewat

#Pemilu #Capres 2024 #Pilpres #PKB
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Bagikan