Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin
Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)
MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar pemilu 2024 dapat ditunda 1 atau 2 tahun mendapatkan kritik dari berbagai pihak.
Kritik tersebut salah satunya datang dari Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR RI, Anwar Hafid.
Baca Juga:
KPU Mentahkan Usulan Cak Imin Pemilu 2024 Ditunda Sebatas Wacana Kosong
Ia mengingatkan Cak Imin, salah satu azas penting negara demokrasi adalah berlangsungnya pemilu secara reguler.
"Tidak ada demokrasi tanpa kepastian dan agenda demokrasi secara reguler,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Kamis (23/2).
Mantan Bupati Morawali dua periode ini menegaskan, tidak ada alasan untuk melakukan penundaan Pemilu 2024.
"Menunda pemilu sama artinya menunda tata demokrasi kita," tegas dia.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak usulan Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.
"Sebagai negarawan presiden Jokowi memang sudah seharusnya menolak wacana seperti itu, karena menciderai demokrasi kita," katanya.
Saat bertemu pengusaha, Cak Imin mendapat usulan agar Pemilu 2024 ditunda. Alasnya, apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi. Cak Imin mengiyakan usulan tersebut dan akan janji akan dibawa ke Presiden Jokowi. (Pon)
Baca Juga:
Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB