Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin
Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)
MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar pemilu 2024 dapat ditunda 1 atau 2 tahun mendapatkan kritik dari berbagai pihak.
Kritik tersebut salah satunya datang dari Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR RI, Anwar Hafid.
Baca Juga:
KPU Mentahkan Usulan Cak Imin Pemilu 2024 Ditunda Sebatas Wacana Kosong
Ia mengingatkan Cak Imin, salah satu azas penting negara demokrasi adalah berlangsungnya pemilu secara reguler.
"Tidak ada demokrasi tanpa kepastian dan agenda demokrasi secara reguler,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Kamis (23/2).
Mantan Bupati Morawali dua periode ini menegaskan, tidak ada alasan untuk melakukan penundaan Pemilu 2024.
"Menunda pemilu sama artinya menunda tata demokrasi kita," tegas dia.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak usulan Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.
"Sebagai negarawan presiden Jokowi memang sudah seharusnya menolak wacana seperti itu, karena menciderai demokrasi kita," katanya.
Saat bertemu pengusaha, Cak Imin mendapat usulan agar Pemilu 2024 ditunda. Alasnya, apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi. Cak Imin mengiyakan usulan tersebut dan akan janji akan dibawa ke Presiden Jokowi. (Pon)
Baca Juga:
Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gus Yusuf Tetap Mundur dari PKB Meski Dilarang Cak Imin, Mau Fokus ke Pesantren
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang