Sidang Kode Etik Bharada E bakal Diawasi Pengawas Eksternal
Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada Edi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (25/1/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc
MerahPutih.com - Polri bakal menggelar sidang kode etik terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sidang kode etik terhadap Richard nantinya akan diawasi oleh pihak eksternal maupun internal.
Baca Juga
“Sidang ini tentunya tidak menutup kemungkinan dari Propam juga dari pengawas eksternal seperti Kompolnas akan diundang,” ujar Dedi di Jakarta, Senin (20/2).
Sidang etik tersebut dilakukan untuk menentukan nasibnya setelah Richard divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dedi memastikan sidang etik Richard Eliezer akan transparan. Serta hasil dari sidang tersebut nantinya dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sehingga, hasilnya bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini yang penting.
Baca Juga
Pengacara Bharada E Sebut Lemari Senjata di Rumdin Ferdy Sambo Sudah tidak Ada
Saat ditanya kapan jadwal sidang Richard, Dedi belum bisa memastikannya
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Richard Eliezer berpeluang kembali ke Polri menjadi anggota Brimob.
Listyo menjelaskan, pertimbangan hakim menjatuhkan vonis yang jauh dari tuntutan 12 tahun penjara menjadi catatan bagi Polri.
Selain itu, Polri juga melihat apa yang diharapkan masyarakat agar Richard kembali ke Korps Bhayangkara.
Saat ini, Propam Polri juga sudah menjadwalkan untuk menggelar sidang.
"Kami sedang liat proses yang ada. Dan, kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa dilaksanakan," ujarnya. (Knu)
Baca Juga
Alasan Sidang Tuntutan Bharada Richard Eliezer Ditunda Pekan Depan
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998