Sidang Ekonomi PUIC-19, DPR Dukung Pemberdayaan Pemuda, Perlindungan Lingkungan, dan Konservasi Air
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga (DPR RI)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga menegaskan komitmen DPR dalam mendukung berbagai intervensi strategis di bidang ekonomi yang dibahas dalam Sidang Komite Tetap Ekonomi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC).
Dalam forum tersebut, DPR menyoroti pentingnya pemberdayaan pemuda, perlindungan lingkungan hidup, serta konservasi sumber daya air sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di kawasan.
Berdasarkan data SESRIC, negara-negara OKI memiliki lebih dari 350 juta pemuda berusia 15–24 tahun, mencakup 29 persen populasi pemuda global.
DPR mendukung penuh inisiatif pendirian inkubator bagi perusahaan start-up yang bertujuan mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi generasi muda.
“Generasi muda adalah penggerak ekonomi baru. Kami di DPR RI berperan sebagai regulator, fasilitator, dan enabler untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovator muda yang solutif dan adaptif,” ujar Ravindra, Selasa (13/5).
Isu lingkungan juga menjadi sorotan utama. Delegasi Turkiye menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Baca juga:
Dikeluhkan Jamaah Haji, DPR Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi
Tunisia turut menegaskan perlunya proyek strategis yang mendukung ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi digital untuk perlindungan kawasan pesisir dan perkotaan.
Dalam diskusi ini, DPR menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan yang menyeluruh. Kolaborasi antarnegara, serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi krisis iklim dan kerusakan ekosistem.
Menanggapi agenda kerja sama konservasi air antarnegara anggota, DPR menggarisbawahi bahwa air adalah isu mendasar yang menopang seluruh pilar pembangunan berkelanjutan.
"DPR mendorong penguatan kerangka hukum dan kebijakan untuk menjamin konservasi air sekaligus memastikan akses terhadap air bersih dan aman, terutama bagi kelompok rentan di wilayah pedesaan dan terpencil," ujar Ravindra.
Melalui forum PUIC ini, DPR meneguhkan peran aktifnya dalam mendorong kerja sama multilateral yang berfokus pada solusi konkret dan berkelanjutan demi kesejahteraan umat di negara-negara OKI.
Pada sesi Embassy Briefing sebelum pelaksanaan, Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa Forum Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI adalah organisasi antarparlemen yang dibentuk oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC).
Baca juga:
Soal Premanisme, Legislator Golkar: Kapolri Tegas Jawab Keresahan Publik
"PUIC bertujuan mempererat kerja sama antarparlemen dalam rangka memperkuat solidaritas umat Islam, membahas isu-isu strategis di tingkat global, serta memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara anggota OKI melalui pendekatan legislatif," kata Mardani.
Forum akan berjalan dari tanggal 12-15 Mei 2025 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Dihadiri oleh 38 negara dari 54 negara peserta, PUIC memiliki tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN