Sidang Ekonomi PUIC-19, DPR Dukung Pemberdayaan Pemuda, Perlindungan Lingkungan, dan Konservasi Air

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Sidang Ekonomi PUIC-19, DPR Dukung Pemberdayaan Pemuda, Perlindungan Lingkungan, dan Konservasi Air

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga menegaskan komitmen DPR dalam mendukung berbagai intervensi strategis di bidang ekonomi yang dibahas dalam Sidang Komite Tetap Ekonomi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC).

Dalam forum tersebut, DPR menyoroti pentingnya pemberdayaan pemuda, perlindungan lingkungan hidup, serta konservasi sumber daya air sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Berdasarkan data SESRIC, negara-negara OKI memiliki lebih dari 350 juta pemuda berusia 15–24 tahun, mencakup 29 persen populasi pemuda global.

DPR mendukung penuh inisiatif pendirian inkubator bagi perusahaan start-up yang bertujuan mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi generasi muda.

“Generasi muda adalah penggerak ekonomi baru. Kami di DPR RI berperan sebagai regulator, fasilitator, dan enabler untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovator muda yang solutif dan adaptif,” ujar Ravindra, Selasa (13/5).

Isu lingkungan juga menjadi sorotan utama. Delegasi Turkiye menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Baca juga:

Dikeluhkan Jamaah Haji, DPR Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi

Tunisia turut menegaskan perlunya proyek strategis yang mendukung ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi digital untuk perlindungan kawasan pesisir dan perkotaan.

Dalam diskusi ini, DPR menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan yang menyeluruh. Kolaborasi antarnegara, serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi krisis iklim dan kerusakan ekosistem.

Menanggapi agenda kerja sama konservasi air antarnegara anggota, DPR menggarisbawahi bahwa air adalah isu mendasar yang menopang seluruh pilar pembangunan berkelanjutan.

"DPR mendorong penguatan kerangka hukum dan kebijakan untuk menjamin konservasi air sekaligus memastikan akses terhadap air bersih dan aman, terutama bagi kelompok rentan di wilayah pedesaan dan terpencil," ujar Ravindra.

Melalui forum PUIC ini, DPR meneguhkan peran aktifnya dalam mendorong kerja sama multilateral yang berfokus pada solusi konkret dan berkelanjutan demi kesejahteraan umat di negara-negara OKI.

Pada sesi Embassy Briefing sebelum pelaksanaan, Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa Forum Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI adalah organisasi antarparlemen yang dibentuk oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC).

Baca juga:

Soal Premanisme, Legislator Golkar: Kapolri Tegas Jawab Keresahan Publik

"PUIC bertujuan mempererat kerja sama antarparlemen dalam rangka memperkuat solidaritas umat Islam, membahas isu-isu strategis di tingkat global, serta memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara anggota OKI melalui pendekatan legislatif," kata Mardani.

Forum akan berjalan dari tanggal 12-15 Mei 2025 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Dihadiri oleh 38 negara dari 54 negara peserta, PUIC memiliki tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”. (Pon)

#DPR RI #Ekonom #Krisis Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Bagikan