Siapkan Langkah Darurat Evakuasi, Indonesia Siapkan Paspor Khusus WNI di Ukraina

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 25 Februari 2022
Siapkan Langkah Darurat Evakuasi, Indonesia Siapkan Paspor Khusus WNI di Ukraina

Warga Ukraina menyeberangi perbatasan dengan Polandia usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi militer, Kamis (24/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Kacper Pempel/foc.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah terhadap warga yang berada di Ukraina pasca-invasi Rusia pada Kamis (24/2) kemarin.

Atas hal itu, Kemenkumham RI langsung mengambil langkah strategis untuk mengamankan warga Indonesia dengan menyiapkan paspor khusus bagi 140 WNI di Ukraina.

Hal ini guna mempermudah akses lalu lintas WNI di berbagai perbatasan internasional.

Baca Juga:

PDIP Minta Indonesia Jadi Inisiator Hentikan Perang Rusia-Ukraina

"Dalam fungsi Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM telah mempersiapkan diri menghadapi kontingensi dalam rangka evakuasi WNI dari Ukraina," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto dalam siaran persnya kepada wartawan, Jumat (25/2).

Menurut Andap, rencana ini merupakan wujud kepedulian pemerintah melalui Kemenkumham akan perlindungan terhadap WNI di mana pun berada, dan berapa pun jumlahnya.

"Jadi jangan lihat apa dan berapa atau siapa mereka. Siapa pun dia, selama tercatat sebagai WNI, pemerintah ini berkepentingan melindungi keselamatannya meskipun jumlahnya hanya satu orang," tutur Andap.

Dalam kondisi normal, setiap orang diwajibkan memiliki paspor. Tetapi, dalam situasi kontingensi, bisa saja paspor itu hilang ataupun rusak.

"Dalam kondisi tersebut, Imigrasi nanti akan mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor," terang Andap yang juga perwira tinggi Polri berpangkat komjen ini.

Andap kemudian menjelaskan bahwa SPLP hanya bisa berlaku untuk sekali jalan.

Baca Juga:

Imbas Rusia Menginvasi Ukraina, Harga Bitcoin Kebakaran

Setelah kembali ke Indonesia, WNI pemegang SPLP harus mengurus kembali penggantian paspornya yang hilang/rusak dalam keadaan kontingensi.

SPLP ini aturannya tertuang dalam UU No 6/2011 tentang Keimigrasian.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu jika paspor biasa tidak dapat diberikan.

Imigrasi Kemenkumham bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pengamanan blangko paspor di dalam dan luar Indonesia.

"Pada perwakilan Indonesia di luar negeri yang tidak terdapat atase atau konsul Imigrasi, maka kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk," paparnya.

Seperti diketahui, konflik antara Ukraina-Rusia kini sudah mencapai tahap genting.

Krisis itu membara usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan invasi ke Donbas pada Kamis (24/2) dini hari.

Pertempuran antara pasukan Rusia-Ukraina pun tak bisa terhindarkan dan menimbulkan korban jiwa.

Hingga Jumat (25/2) tercatat ada 57 orang yang tewas, dan 169 lainnya mengalami luka-luka.

Perang terus memanas. Rusia telah merangsek masuk dan menguasai reaktor nuklir Chernobyl.

Setidaknya tiga ledakan besar dilaporkan kembali terjadi pada pagi ini. (Knu)

Baca Juga:

Ketua DPR Minta Persiapkan Kemungkinan Evakuasi WNI dari Ukraina

#Ukraina #Konflik Ukraina #WNI
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Bertemu di Beijing, Rusia dan Korut Bakal Tingkatkan Hubungan Bilateral Bikin Program Jangka Panjang
Putin menegaskan, akan mengenang pengorbanan pasukan Korea Utara yang dikerahkan untuk perang Moskow di Ukraina.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Bertemu di Beijing, Rusia dan Korut Bakal Tingkatkan Hubungan Bilateral Bikin Program Jangka Panjang
Indonesia
Diplomat RI Zetro Leonardo Purba Tewas Ditembak Saat Bersepeda di Peru
Zetro meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal di jalanan kota Lima
Wisnu Cipto - Selasa, 02 September 2025
Diplomat RI Zetro Leonardo Purba Tewas Ditembak Saat Bersepeda di Peru
Indonesia
Prabowo Hadiri National Day Parade Singapura, Disambut Hangat WNI dan Diaspora
National Day diperingati setiap tahun di Singapura pada 9 Agustus untuk mengenang kemerdekaan Singapura pada tahun 1965.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
Prabowo Hadiri National Day Parade Singapura, Disambut Hangat WNI dan Diaspora
Indonesia
KBRI Tokyo Minta WNI di Jepang Siaga Tsunami, Penuhi Baterai Ponsel dan Siapkan Perlengkapan Darurat
KBRI juga mendorong WNI untuk segera menghubungi keluarga guna mengabarkan kondisi terkini, serta saling memberikan informasi kepada sesama WNI di area terdampak
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 Juli 2025
KBRI Tokyo Minta WNI di Jepang Siaga Tsunami, Penuhi Baterai Ponsel dan Siapkan Perlengkapan Darurat
Indonesia
Waspada! Konflik Kamboja-Thailand Makin Memanas, Tapi Kemlu RI Punya Kabar Baik untuk WNI
Sebagai langkah antisipasi, KBRI di kedua negara telah mengeluarkan imbauan keamanan bagi seluruh WNI
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 Juli 2025
Waspada! Konflik Kamboja-Thailand Makin Memanas, Tapi Kemlu RI Punya Kabar Baik untuk WNI
Indonesia
Dasco Minta Komisi I DPR Dialog dengan Pemerintah Bahas Isu Data WNI Dikelola AS
Menurut Dasco, pemerintah harus menjelaskan isu ini secara transparan ke publik agar masyarakat tidak khawatir.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
Dasco Minta Komisi I DPR Dialog dengan Pemerintah Bahas Isu Data WNI Dikelola AS
Indonesia
Eks Marinir TNI AL yang Jadi Tentara Bayaran Rusia Minta Balik Jadi WNI, Pemerintah Cari Jalan Keluar Terbaik
Status kewarganegaraannya dicabut berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Eks Marinir TNI AL yang Jadi Tentara Bayaran Rusia Minta Balik Jadi WNI, Pemerintah Cari Jalan Keluar Terbaik
Indonesia
WNI Diperingatkan Waspada dan Batasi Kunjungan ke Daerah yang Berpotensi Konflik di Thailand - Kamboja
Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja makin panas, WNI di wilayah itu diminta waspada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 Juli 2025
WNI Diperingatkan Waspada dan Batasi Kunjungan ke Daerah yang Berpotensi Konflik di Thailand - Kamboja
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP
Pemindahan data pribadi WNI menjadi salah satu syarat yang diajukan Donald Trump dalam kesepakatan tarif impor AS-Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP
Indonesia
DPR Sebut Peluang Mantan Marinir yang Jadi Tentara Rusia Kembali ke WNI sudah Tertutup
Permintaan Mantan Marinir yang Jadi Tentara Rusia untuk kembali ke Indonesia perlu dijawab secara hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
DPR Sebut Peluang Mantan Marinir yang Jadi Tentara Rusia Kembali ke WNI sudah Tertutup
Bagikan