Setuju Reklamasi Ancol, PDIP: Kualitas Rekreasinya Harus Terbaik di Asia Tenggara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Juli 2020
Setuju Reklamasi Ancol, PDIP: Kualitas Rekreasinya Harus Terbaik di Asia Tenggara

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku setuju dengan langkah Gubernur Anies Baswedan yang mengizinkan reklamasi perluasan kawasan Ancol seluas 155 hektare (ha).

Gembong akan membahas lagi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai payung hukum pembangunan reklamasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 ha dan Dunia Fantasi (Dufan) 35 ha itu.

Baca Juga:

Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Kendati demikian, Gembong menegaskan bahwa jangan sampai reklamasi justru mengorbankan nelayan dan merusak lingkungan.

"Ancol sehat apa tidak sih? Kalau dia sehat, yah wajib melakukan pengembangan. Tetapi kalau kondisinya tidak sehat, kenapa tidak memaksimalkan yang ada dulu," kata Gembong di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

Politikus PDI Pejuangan ini berpesan agar kualitas pengembangan tempat rekreasi di Ancol dan Dufan itu harus yang terbaik di Asia Tenggara.

"Pengembangannya pun jangan ecek-ecek, kelasnya harus dinaikan supaya legacy pemerintah daerah sekarang lebih baik. Minimal Fraksi PDIP mendorong sekurang-kurangnya harus kelasnya terbaik di Asia Tenggara," pinta Gembong.

Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)
Dokumentasi - Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). (ANTARAFOTO/ ANDIKA WAHYU)

Sekarang ini yang paling penting, lanjut Gembong, dicek pengembang reklamasi Ancol itu yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA). Perlu ada audit PT PJAA tersebut.

"Perusahaan sehat atau tidak, kalau sehat yah perlu memang dia lakukan pengembangan," tutupnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan), Jakarta Utara.

Baca Juga:

Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub pembangunan reklamasi itu ditekan Anies pada 24 Februari 2020 lalu.

Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 ha dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 ha.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektare," tulis Anies dalam Kepgub itu. (Asp)

Baca Juga:

SK Reklamasi Ancol Berpotensi Melanggar Hukum

#Reklamasi Teluk Jakarta #Gembong Warsono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Proyek pembangunan pulau sampah masih membutuhkan jalan panjang untuk direalisasikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 Februari 2025
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Indonesia
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Selain penyegelan, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan akan terus mendalami pelaku serta motif di balik kegiatan ilegal tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 11 Januari 2025
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Indonesia
Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur
Jakarta diyakini masih bisa dikembangkan secara keilmuan
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 September 2024
Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono Meninggal Dunia
Kabar duka datang dari Dewan Parlemen Kebon Sirih. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meninggal dunia di RSPP Pertamina, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/10) sekitar pukul 01.30 WIB.
Mula Akmal - Sabtu, 14 Oktober 2023
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono Meninggal Dunia
Indonesia
Genap Setahun Memimpin, PDIP Nilai Heru Mampu Akselerasi Pembangunan di Jakarta
Heru Budi Hartono akan genap memimpin Jakarta pada 17 Oktober 2023 mendatang. Posisi Heru menggantikan Anies Baswedan, Gubernur definitif yang telah pensiun pada 16 Oktober 2022 lalu.
Mula Akmal - Selasa, 10 Oktober 2023
Genap Setahun Memimpin, PDIP Nilai Heru Mampu Akselerasi Pembangunan di Jakarta
Indonesia
PDIP Ingatkan Soal Penumpukan Antrean Jika Harus Cetak Ulang e-KTP
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Kelurahan berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) untuk pendistribusian e-KTP agar tidak terjadi penumpukan akibat antrean di Kelurahan, serta tidak mengganggu aktifitas warga yang bekerja dan sekolah.
Mula Akmal - Jumat, 22 September 2023
PDIP Ingatkan Soal Penumpukan Antrean Jika Harus Cetak Ulang e-KTP
Indonesia
PDIP Tak Masalah Waktu Kampanye Pilkada DKI Cuma 30 Hari
DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta tak mempersoalkan rencana pemerintah yang akan mempersingkat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang hanya 30 hari.
Mula Akmal - Jumat, 22 September 2023
PDIP Tak Masalah Waktu Kampanye Pilkada DKI Cuma 30 Hari
Indonesia
Pimpinan DKI Harus Rutin Naik Transportasi Umum untuk Beri Contoh Warga
Terlibatnya pejabat dan masyarakat rutin naik transportasi umum bisa secara signifikan mengurangi polusi udara.
Zulfikar Sy - Kamis, 07 September 2023
Pimpinan DKI Harus Rutin Naik Transportasi Umum untuk Beri Contoh Warga
Indonesia
DPD PDIP Siap Klarifikasi ke DPP Imbas Sanksi PAW Cinta Mega
Sanksi berat itu dijatuhkan akibat ulah Cinta Mega yang main game saat rapat paripurna.
Zulfikar Sy - Selasa, 01 Agustus 2023
DPD PDIP Siap Klarifikasi ke DPP Imbas Sanksi PAW Cinta Mega
Indonesia
DPP PDIP Desak Sanksi untuk Cinta Mega Segera Diputuskan
Sekretariat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, bahwa DPP memberi atensi pada perkara kadernya Cinta Mega yang main slot rapat resmi lembaga pemerintah.
Mula Akmal - Selasa, 25 Juli 2023
DPP PDIP Desak Sanksi untuk Cinta Mega Segera Diputuskan
Bagikan