Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 07 Juli 2020
Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Tangkapan layar peta rencana kota DKI Jakarta yang dikutip dari lamaan jakartasatu.jakarta.go.id, Rabu (1/7/2020) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin reklamasi Ancol mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat salah satunya Forum Komunikasi Nelayan Jakarta yang merasa tidak diberdayakan oleh pemerintah. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta agar Anies memperhatikan kepentingan para nelayan.

“Saya membaca kegelisahan para nelayan terkait dua persoalan, yaitu lingkungan dan pemberdayaan. Sehingga Pak Anies perlu mencari jalan tengah,” kata Viani Limardi, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Baca Juga

Gerindra: Reklamasi Ancol Kerja Sama Era Gubernur Fauzi Bowo

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah beralasan, reklamasi kawasan Ancol perlu dilakukan karena wilayah tersebut dipakai untuk menampung tanah hasil pengerukan waduk dan sungai.

Padahal penolakan Reklamasi merupakan salah satu janji kampanye yang diutarakan Gubernur Anies pada debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 dengan alasan akan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan.

Viani Limardi
Viani Limardi

Viani menilai hal yang wajar jika rakyat Jakarta memandang Anies tidak konsisten. Di satu sisi menolak reklamasi dengan alasan pelestarian lingkungan. Tapi di sisi yang lain malah membangun daratan di atas laut. Untuk keluar dari polemik ini, Viani mengusulkan dua opsi sebagai alternatif kebijakan.

Baca Juga

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta

“Opsi pertama, jika Pak Anies benar-benar peduli lingkungan seperti janji kampanye, seharusnya area tersebut diubah menjadi hutan bakau. Dengan demikian, Pemprov DKI berperan memperbaiki ekosistem pesisir dan selanjutnya bisa menjadi tempat perkembangbiakan berbagai jenis ikan,” jelasnya.

Opsi kedua, jika Anies bersikeras melakukan reklamasi di Ancol, maka harus dipastikan agar proyek ini bisa memberikan manfaat bagi para nelayan dan warga pesisir Jakarta pada umumnya. Hal ini penting dan mendesak karena ada ribuan nelayan yang tinggal di rumah tidak layak huni dan berada di lingkungan yang tidak sehat.

Baca Juga

Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol

“Salah satu caranya, Pak Anies mewajibkan pihak developer agar membangun rusun terpadu. Di dalamnya bisa mencakup hunian, sarana pengolahan ikan, dermaga, pasar, puskesmas, sekolah, taman bermain anak, dan berbagai fasilitas lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup warga pesisir Jakarta,” tutup Viani. (Pon)

#PSI #Pulau Reklamasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov DKI melakukan patroli dan perbaikan cepat demi keselamatan pengendara.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 29 menit lalu
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti rencana pembongkaran tiang monorel Rasuna Said yang menelan anggaran Rp 100 miliar dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Indonesia
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Kaesang mengatakan target nasional masih menunggu hasil rakorwil dari provinsi lain.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Indonesia
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal partai, khususnya dalam menyambut tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Indonesia
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Dalam kejadian tersebut, sampah yang longsor juga mengenai tiga truk sampah hingga terperosok hingga masuk ke dalam kali.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan