Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo setuju dengan wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang mengusulkan evalusi Pilkada langsung. Pilkada tak langsung ia anggap dapat mencegah tindakan korupsi kepala daerah.
"Peluang korupsi memang masih ada sekalipun nanti pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD. Saya usulkan ke Mendagri agar kepala daerah pilihan DPRD yang korupsi dihukum mati," ujar Rudy kepada awak media di Solo, Rabu, 20/11).
Baca Juga:
Tolak Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Ini Alasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
Rudy mengkritisi mahalnya biaya pilkada langsung membuat kepala daerah rawan terjerat kasus korupsi. Namun, kalau pilihan dari DPRD masih ada yang korupsi, jangan dihukum penjara tapi hukum mati biar kapok.
"Saya rasakan Pilkada langsung membuat calon kepala daerah menghabiskan banyak dana untuk kampanye. Pada akhirnya mereka mencari pendapatan lain secara ilegal," ungkap Rudy.
Ia menjelaskan gaji kepala daerah senilai Rp 6 juta. Kemudian ditambah pendapatan lain resmi sekitar Rp 100 jutaan per bulan. Pendapatan sebanyak itu habis untuk aosial masyarakat misalnya sumbangan acara pernikahan warga, kematian, dan lainnya.
"Saya bisa sebut pendapatan tidak sebanding dengan penggeluaran. Jadi bupati atau wali kota tapi tidak punya komitmen dan jiwa melayani pasti korupsi," katanya.
Politisi PDIP ini mengaku tidak banyak mengeluarkan uang banyak pada pilkada 2015. Dana untuk membayar saksi di TPS semua ditanggung partai.
Baca Juga:
PKS Tolak Pilkada Lewat DPRD: Oligarki Bisa Semakin Berkuasa
"Pengawasan Plkada lewat DPRD lebih terpantau. Politisi saat ini tidak berani melakukan korupsi atau money politic bisa kena OTT KPK," pungkasnya.(*)
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.
Baca Juga:
