Setop Tambah SPPG, Pemerintah Fokus ke Kualitas ketimbang Kuantitas MBG

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Setop Tambah SPPG, Pemerintah Fokus ke Kualitas ketimbang Kuantitas MBG

Dapur SPPG Purwodiningratan, Jebres, satu-satunya yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) di Solo. (Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH akan melakukan serangkaian langkah pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembenahan ini dilakukan selama libur sekolah.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menjelaskan pemerintah akan lebih memprioritaskan penguatan kualitas operasional SPPG yang sudah berjalan daripada menambah jumlah unit baru.

"Ini sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional," ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Rabu (17/6).

Ia menyebut pemerintah kini menempatkan peningkatan kualitas layanan sebagai prioritas utama setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir.

Jadi, fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, melainkan kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, di masa depan, juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi.

Muhammad Qodari, Kepala Bakom RI


Menurutnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) juga sedang menyiapkan pembaruan mekanisme pemberian insentif bagi SPPG. Skema tersebut mungkin akan kembali menggunakan metode yang mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Selain itu, pemerintah juga berencana menerapkan sistem grading atau kelas sesuai kinerja SPPG. Dalam skema ini, setiap SPPG akan dikelompokkan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.

Baca juga:

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG, AYS Diduga Intervensi Mitra SPPG



Dengan demikian, besaran insentif yang diterima SPPG nantinya akan ditentukan dua faktor utama, yakni jumlah penerima manfaat yang dilayani dan hasil penilaian kualitas atau grading setiap SPPG.

Dia menjelaskan pemerintah juga akan memperketat evaluasi terhadap aspek operasional yang selama ini telah berjalan. Pengawasan akan diperkuat pada berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas, pemenuhan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan dan kebersihan.

Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan mutu pangan yang diterima siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya dalam program MBG.(knu)

Baca juga:

Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG




Foto : Kepala Bakom RI Muhammad Qodari/ Setpres

#SPPG #Badan Gizi Nasional #Makan Bergizi Gratis
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Setop Tambah SPPG, Pemerintah Fokus ke Kualitas ketimbang Kuantitas MBG
Pemerintah kini menempatkan peningkatan kualitas layanan sebagai prioritas utama setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Setop Tambah SPPG, Pemerintah Fokus ke Kualitas ketimbang Kuantitas MBG
Indonesia
Qodari Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Akan Dihentikan
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak akan dihentikan karena merupakan program prioritas dan janji kampanye Presiden Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Qodari Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Akan Dihentikan
Indonesia
MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus Evaluasi Tata Kelola BGN
BGN hentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah untuk evaluasi tata kelola dan pemutakhiran data.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus Evaluasi Tata Kelola BGN
Indonesia
BGN Bantah Tuduhan Keuntungan MBG Mengalir ke Prabowo, Masyarakat Diminta Jangan Percaya
BGN membantah tuduhan soal keuntungan MBG yang diberikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
BGN Bantah Tuduhan Keuntungan MBG Mengalir ke Prabowo, Masyarakat Diminta Jangan Percaya
Indonesia
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT sebagai Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Markup Anggaran Motor Listrik Rp 1,03 Triliun
Kejagung menetapkan AM, Komisaris PT YAT, sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi program MBG. Diduga markup pengadaan motor listrik senilai Rp 1,03 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT sebagai Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Markup Anggaran Motor Listrik Rp 1,03 Triliun
Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Indonesia
Istana Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG, BGN Masih Lakukan Kajian
Istana menyebut pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis masih dalam tahap kajian Badan Gizi Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Istana Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG, BGN Masih Lakukan Kajian
Indonesia
Menkeu Ikutin Perintah Prabowo Soal Pengurangan Anggaran MBG
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan akan ada pengurangan anggaran program MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Menkeu Ikutin Perintah Prabowo Soal Pengurangan Anggaran MBG
Indonesia
Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Cak Imin menegaskan program MBG harus tepat sasaran dengan mengacu pada DTSEN serta mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah 3T.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Indonesia
MBG Bakal Dihentikan di Sekolah Dengan Siswa Orang Tua Kaya
Selama ini,ut dia, MBG diberikan untuk seluruh anak sekolah, tanpa memandang sekolah tersebut masuk dalam golongan bawah, menengah ataupun atas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
MBG Bakal Dihentikan di Sekolah Dengan Siswa Orang Tua Kaya
Bagikan