Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ikut berkomentar mengenai penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"Jadi saya kira ini proses hukum saja, saya sengaja melepaskan ini dari pada persoalan politik ya, ini persoalan hukum, ya saya kira kita hormati saja proses hukum seperti apa," kata Yusril di kantor DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (17/7) malam.
Meskipun Novanto menjabat sebagai Ketua DPR dan ketua umum partai politik, Yusril menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Sehingga, lanjut dia, jika seseorang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum.
"Saya tidak melihat orang itu ketua partai atau bukan ketua partai, jadi kalau orang itu memang diduga melakukan suatu tindak pidana dan kemudian telah ada dua bukti permulaan yang cukup, ya orang itu bisa dinyatakan sebagai tersangka, dan kemudian bisa ada suatu proses hukum," jelasnya.
Menurut Yusril, kondisi yang dialami Novanto juga bisa dialami ketua umum parpol lain, ketika penegak hukum menemukan minimal dua alat bukti terhadap dugaan korupsi yang disangkakan.
"Itulah yang terjadi pada Pak Novanto. Tapi itu tidak hanya terjadi pada beliau, orang lain pun, ketua partai lain pun bisa mengalami hal yang sama apabila unsur-unsur itu terpenuhi," tuturnya.
"Apakah yang bersangkutan itu akan ditahan atau tidak? Ya Itu tergantung pada pertimbangan penyidik ya," ucap mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Meski demikian, Yusril berpendapat, jika dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau bakal mengulangi dugaan yang disangkakan. Maka penyidik bisa saja langsung menahan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka baru dalam kasus e-KTP.
"KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebaai tersangka terbaru kasus e-KTP," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta selatan, Senin (17/7).
Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Baca juga berita terkait penetapan tersangka Setya Novanto: KPK Belum Akan Menahan Setya Novanto
