Setnov Tak Kunjung Ditahan, MAKI Sebut Pimpinan KPK Demam Panggung

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 08 September 2017
Setnov Tak Kunjung Ditahan, MAKI Sebut Pimpinan KPK Demam Panggung

Setya Novanto saat sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/4). (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) geram dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung menahan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Padahal, sejak menetapkan Setnov sebagai tersangka keempat dalam kasus e-KTP pada 17 Juli silam, telah lebih dari 100 saksi yang dihadirkan KPK untuk melengkapi berkas perkara Ketua Umum Golkar tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman pun menilai kualitas pimpinan KPK saat ini belum cukup mumpuni untuk menduduki posisi itu. Kualitas komisioner yang sekarang masih kalah jauh dibanding periode sebelumnya.

"Pimpinan sekarang masih demam pangung, tidak percaya diri. Menurut saya belum level komisioner dibanding (komisioner) yang sebelumnya," kata Boyamin usai mendaftarkan praperadilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (8/9).

Hal itu, kata Boyamin, terlihat dari banyaknya pertimbangan yang dilakukan KPK dalam kasus Setnov. Padahal, ia mengklaim ‎KPK sudah memiliki alat bukti yang kuat untuk segera menahan mantan Bendahara Partai Golkar itu.

"Komisioner sekarang terlalu banyak pertimbangan. Padahal kasus korupsi itu dilakukan oleh orang cerdas yang pasti punya celah untuk menghindar," kata Boyamin.

Boyamin berkata demikian bukanlah tanpa alasan.‎ Pasalnya, dia mengakui Setnov sebagai orang yang licin. Hal itu terlihat dari betapa "polos" Setnov yang saat itu mengaku tidak mengenal dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Boyamin pun menceritakan usahanya untuk membuktikan bahwa Setnov sesungguhnya mengenal terdakwa e-KTP yang telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Saat itu, ia sampai harus mendatangi Majelis Kehormatan Dewan‎ dan membawa bukti foto antara Setnov dan Irman. Foto itu diambil ketika Irman yang merupakan pejabat di Kemendagri menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Jambi.

Saat itu, Irman memang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo‎ untuk mengisi jabatan Gubenur Jambi yang kosong hingga dilantiknya gubernur definitif hasil Pemilukada‎ 2015.

"Setnov kan paling gampang bilang enggak kenal, enggak tahu. Dulu sama Irman dia juga ngaku engga kenal tapi pas saya kasih unjuk foto pas Irman jadi gubernur sementara di Jambi, baru dia bilang kenal," ucap Boyamin.

Diketahui, MAKI resmi mengajukan praperadilan terhadap di PN Jakarta Selatan lantaran tak kunjung menahan Setnov.

Laporan praperadilan itu terdaftar dengan nomor register Nomor 100/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Simak Nih Alasan MAKI Praperadilankan KPK

#Setya Novanto #Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Bagikan