Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya kembali menerima USD 100 ribu dari total kerugian negara USD 7,3 juta atas perbuatan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Setnov sebelumnya telah mengembalikan Rp 5 miliar kepada KPK sebelum dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihak mantan Ketua Umum Partai Golkar itu sanggup membayar kerugian negara dengan mencicil.
"Pihak Setya Novanto menyatakan kesanggupannya untuk membayar itu secara cicilan," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/6).
Febri mengatakan, jaksa eksekusi KPK akan terus menagih kepada pihak Setnov demi memaksimalkan pengembalian uang negara akibat korupsi e-KTP yang dilakukan Setnov.
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
"Tentu akan terus menagih agar kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan, karena ini perintah hakim," ujar Febri.
Meski Setnov hanya mampu mencicil, namun hal tersebut dianggap KPK sebagai bagian dari itikad baik yang ditunjukan oleh terpidana korupsi e-KTP 15 tahun itu.
"Tentu saja ini juga menunjukkan itikad baik dari pihak terpidana untuk mematuhi kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan, karena kita tahu di tingkat pertama ini kan putusan sudah berkekuatan hukum tetap," pungkas Febri.
Diketahui, Setnov divonis 15 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain vonis penjara, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga wajib mengembalikan kerugian negara sebesar USD 7,3 juta.
Dari total USD 7,3 juta itu Setnov telah lebih dahulu mengembalikan Rp 5 miliar kepada KPK sebelum dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.
Hakim menyatakan, jika belum dibayar setelah vonis berkekuatan hukum tetap, maka aset Setya Novanto akan disita dan dilelang. Jika harta benda tak cukup, maka hukuman pidana Setnov ditambah dua tahun. (Pon)
