Andika Pratama
MerahPutih.com - Polemik soal masalah hukum Setya Novanto terkait kasus korupsi KTP elektronik tak juga membuatnya jatuh. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dan berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 'kesaktian' Setnov pun tak luntur lantaran tetap menjabat sebagai pemimpin dalam dua institusi politik, yakni Partai Golkar dan DPR RI.
Pengamat politik TB Massa Djafar, menyoroti keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11) lalu. Ia mengatakan jika keputusan ini menandakan bahwa proses hukum yang dialami Setnov seakan tak berpengaruh terhadap statusnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
TB Massa mengakui jika keputusan ini merupakan sebuah bukti yang mengindikasikan hilangnya rasionalitas dalam politik praktis di tanah air.
"Ini juga sebenarnya sudah kehilangan rasionalitas. Jadi, orang berpolitik juga sudah enggak rasional," ujar TB Massa saat ditemui MerahPutih.com, di Menara UNAS, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).
Sebagaimana diketahui, rapat pleno DPP Partai Golkar diadakan tiga hari berselang setelah KPK telah memindahkan Setnov dari Rumah Sakit dr. Citpo Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, ke rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta Timur pada Minggu (19/11) malam.
Dalam rapat yang berjalan alot hingga larut malam itu, DPP Partai Golkar memutuskan untuk tetap mempertahankan Setnov sebagai Ketua Umum DPP Golkar hingga keluar putusan praperadilan.
Sebagai gantinya, Idrus Marham ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk menjalankan tugas Setnov dalam tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
Selain itu, Setnov juga tetap menjabat sebagai Ketua DPR RI setelah mengirimkan surat saktinya kepada pimpinan lembaga tersebut pada hari dilaksanakan rapat pleno Golkar.
Dua keputusan itu, tambah TB Massa, juga menunjukkan politisi Indonesia belum mengedepankan etika dalam berpolitik. Sehingga, belum pantas disetarakan dengan kultur di negara maju.
"Nah, inilah taruhan kasus e-KTP ini terhadap masa depan politik kita, juga reformasi kita. Mungkin jadi taruhan," kata Direktur Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta ini.
Seharusnya, menurut TB Massa, Setnov legowo menanggalkan posisi strategisnya di partai beringin dan Senayan. Jika itu dilakukan, dirinya berkeyakinan Setnov bakal lebih dihormati.
"Toh, pada akhirnya nanti, kalau terbukti itu, sangat tidak terhormat, karena dia tidak bisa mengelak," tandasnya. Setnov ditahan terkait kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.
Golkar akan kembali menggelar Rapat Pleno untuk menentukan langkah selanjutnya dan mendesak Setnov mundur, bila kalah dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Praperadilannya sendiri baru digelar 30 November mendatang.
Sebagai informasi, rapat pleno Partai Golkar digelar untuk menentukan nasib sang Ketua Umum, Setya Novanto yang telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jakarta Timur, pada Minggu (19/11) malam.
Dua hari sebelumnya atau Jum'at (17/11), Setnov telah ditetapkan sebagai tahanan KPK saat masih dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat, akibat kecelakaan yang dialaminya di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam.
Status tahanan ini sendiri diumumkan selang tujuh hari usai KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Dalam kasus ini, Setnov disangkakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. (Pon)
