Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP pada Rabu (15/11) besok.
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, surat panggilan untuk Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut sudah dikirimkan pekan lalu.
"Saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan kita terhadap hukum. Kalau kemudian dipanggil oleh penegak hukum sebaiknya datang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).
Sikap kooperatif pria yang akrab disapa Setnov dinilai akan menguntungkan dirinya sendiri. Menurut Febri, pemeriksaan besok seharusnya dijadikan Setnov sebagai ruang klarifikasi dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.
"Sebenarnya ini harus dilihat juga sebagai kesempatan atau ruang untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut," jelas Febri.
Febri menilai, alasan mangkirnya Setnov saat dipanggil sebagai saksi, dengan menyebut KPK perlu mengantongi izin Presiden Joko Widodo dan memiliki hak imunitas tak memiliki landasan hukum.
"Kita baca secara lebih lengkap UU MD3 tersebut, ada penegesan pengecualian izin tertulis presiden itu jika disangkakan melanggar tindak pidana khusus. Artinya klausul itu tidak bisa digunakan lagi," tandasnya.
Senada dengan Febri, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz berpendapat, ada dua alasan yang dapat mematahkan argumen kuasa hukum Setnov tersebut.
Pertama, terang Donal, Setnov sebelumnya pernah memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah, baik saat memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi maupun hadir di persidangan e-KTP.
Diketahui, Setnov memang telah hadir dalam persidangan e-KTP, baik untuk terdakwa eks pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto maupun pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Selain itu, tambah Donal, selama ini para anggota DPR yang diperiksa KPK pun tidak ada yang menuntut KPK untuk mengantongi izin terlebih dahulu dari presiden.
"Itu argumentasi hukum yang tidak bisa dibantah sehingga KPK tidak perlu membutuhkan izin untuk memeriksa Setya Novanto," tegasnya.
Lebih lanjut Donal menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga tidak membatalkan pasal yang menyebutkan adanya kualifikasi tindak pidana hukum yang tidak membutuhkan izin presiden. Salah satunya adalah kejahatan tindak pidana korupsi.
"Sehingga dua alasan ini menurut saya mematahkan argumentasi hukum pengacara Setya Novanto bahwa harus butuh izin kepada presiden untuk memeriksa Setnov," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya terkait Setya Novanto dalam artikel: ICW Sebut Kuasa Hukum Setnov Bisa Dijerat Pasal 'Obstruction of Justice'
