Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto bisa dijerat dengan pasal obstruction of justice (perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum).
Obstruction of justice termuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Pengacaranya atau siapa pun yang menghalangi proses hukum, bisa dijerat dengan pasal yang menghalangi penyidikan," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, usai acara diskusi di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (14/11).
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun angkat bicara atas langkah hukum yang dilakukan oleh pengacara Setya Novanto itu. Bambang menilai pengacara Setya Novanto telah menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
"Yang menarik kalau memilah pernyataan dari lawyer-lawyernya SN sebenarnya sebagian unsur-unsur yang ada dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, obstruction of justice itu menurut saya sudah terpenuhi," kata Bambang usai diskusi 'Jangan Lelah Lawan Korupsi' di Queens Head Kemang, Jakarta, Jumat (10/11).
Bambang meminta KPK menerapkan pasal tersebut kepada pengacara Setya Novanto. Sebab, pengacara Setnov telah menghambat KPK untuk membongkar kasus korupsi e-KTP.
"Sudah saatnya juga menggunakan pasal obstruction of justice karena dia sudah bertindak sebagai gate keeper. Tidak lagi sekadar melindungi kepentingan kliennya, tapi mengganggu proses untuk membuktikan kejahatan itu," katanya. (Pon)
