Setnov Akui Kader Golkar Belum Pantas Dampingi Jokowi, Ini Alasannya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2018
Setnov Akui Kader Golkar Belum Pantas Dampingi Jokowi, Ini Alasannya

Terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto (kiri) didampingi penasehat hukumnya menyimak keterangan saksi. (Antara Foto/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menilai belum ada kader Golkar yang pantas jadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.

"Kalau saya melihat (kader Partai Golkar) belum ada yang betul-betul pas," kata Setnov sebelum menjalani sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (26/2).

Meski demikian, Setnov menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menentukan cawapres yang akan diusung partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Tapi ya semuanya terserah Pak Airlangga memilih yang tepat yang mungkin melalui proses secara internal perlu dipertimbangkan secara matang-matang untuk ke depan untuk siapa wapresnya," jelas Setnov.

Sebelumnya, Setnov mengusulkan agar mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Mantan Ketua DPR ini menilai, Gatot yang memiliki latar belakang militer cocok mendampingi Jokowi yang memiliki latar belakang sipil. Pasalnya, perpaduan figur sipil-militer diyakini dapat menjamim stabilitas politik nasional.

“Kan kerjasama yang baik antara sipil dan militer. Selain Pak Gatot juga bersih, salah satunya loh ya,” kata Setnov.

Meski menurutnya Gatot adalah sosok ideal sebagai pendamping Jokowi, terdakwa korupsi proyek e-KTP itu yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah menentukan sosok yang tepat untuk mendampinginya.

“Saya yakin Pak Jokowi hati-hati (memilih cawapres), tapi saya yakin Pak Jokowi juga pasti dalam sakunya sudah memikirkan siapa orangnya, tinggal kapan beliau akan memilih yang tepat. Tentu kita semua hanya percayakan pada beliau, karena beliau yang akan menjalankan ekonomi ke depan,” jelasnya.

Sebagai informasi, PDIP resmi mengusung Presiden Jokowi sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2019. Deklarasi pengusungan Jokowi sebagai capres berlangsung dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PDI-P di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat (23/2).

PDIP menjadi partai kedelapan yang mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Sebelum PDIP telah ada tujuh partai lain yang telah menyatakan dukungannya.

Ketujuh partai tersebut yakni, Partai NasDem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Di antara delapan partai pendukung Jokowi, hanya PKPI yang gagal lolos verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. Namun PKPI tengah menggugat KPU atas keputusan tersebut.

Jokowi sampai saat ini belum memiliki pendamping untuk mengisi posisi calon wakil presiden. Meski demikian, sejumlah nama telah mencuat ke permukaan antara lain Ketua Umum PPP Romarhumuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. (Pon)

#Setya Novanto #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Bagikan