Serukan 'Salam Pancasila' Ketua BPIP Dianggap Pancing Kontroversi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 21 Februari 2020
 Serukan 'Salam Pancasila' Ketua BPIP Dianggap Pancing Kontroversi

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pernyataan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terus berlanjut, kali ini Yudian menyarankan agar sebaiknya Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) sekaligus Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menanggapi ide tersebut, menurutnya Yudian telah merusak keberagaman Indonesia, bahkan cenderung memantik konflik sosial.

Baca Juga:

Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Kepala BPIP Agama Musuh Pancasila Irasional

"Pernyataan itu sangat beresiko konflik sosial, Yudian sangat mungkin hafal Pancasila, tetapi membaca corak komunikasinya, jelas sekali Yudian tidak sanggup mengimplementasikan dalam dirinya sendiri, ini menambah keyakinan publik jika BPIP sudah waktunya dimuseumkan," kata Dedi di Jakarta (21/2).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi gantikan assalam alaikum dengan Salam Pancasila
Kepala BPIP Yudian Wahyudi (Foto: antaranews)

Menurut Dedi, Presiden harus segera mengambil sikap terkait keberadaan BPIP, jika kondisi kontroversial ini dipertahankan atau bahkan dipelihara, maka bisa merusak cita-cita kebangsaan yang seharusnya Pancasilais.

"Islam sebagai agama sudah sangat Pancasila, dan kalau berkenan membaca sejarah, Pancasila terilhami oleh ajaran agama, Islam justru dominan menyumbang substansi Pancasila," terangnya.

Dedi menilai apa yang dilakukan Yudian offside, menurutnya tidak seharusnya ketua BPIP memprovokasi publik dengan ujaran-ujaran ekstrim.

"Yudian memang intelektual, mungkin dia lupa jika tidak semua penduduk di negara ini sepadan dengan kapasitas intelektualnya, sehingga Yudian harus lebih bijak, sekurang-kurangnya tidak membuat kegaduhan yang memicu kebencian sebagian kelompok masyarakat" lanjut Dedi.

Baca Juga:

Wacana Pembubaran BPIP Mengemuka, Pengamat: Pekok Kuadrat

Dedi berharap, jika BPIP harus dipertahankan keberadaanya, Presiden ada baiknya mempertimbangkan tokoh-tokoh yang berada di dalamnya.

"BPIP ditiadakan tidak akan mengurangi aktifitas Pancasilais warga negara, dan keberadaannya selama ini toh tidak terbukti semakin menguatkan Pancasila. Jika harus tetap ada, setidaknya Presiden segera mengganti ketuanya, yang lebih bijak, dan benar-benar memahami Pancasila subtantif," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

KNPI Minta Kepala BPIP Yudian Wahyudi Mengundurkan Diri

#Pengamat Politik #BPIP #Pancasila
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPW KPN DKI Jakarta Ingatkan Pentingnya Pancasila, Perbedaan dapat Dikelola Jadi Kekuatan Bersama
Upacara berlangsung dengan khidmat melalui rangkaian pengibaran Bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPW KPN DKI Jakarta Ingatkan Pentingnya Pancasila, Perbedaan dapat Dikelola Jadi Kekuatan Bersama
Indonesia
Di Tengah Rivalitas Geopolitik, Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila sebagai pegangan bangsa Indonesia di tengah konflik global.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Di Tengah Rivalitas Geopolitik, Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Indonesia
Indonesia
Pancasila Kompas Moral Bangsa Hadapi Tantangan Zaman
Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang menjaga keutuhan bangsa sejak Indonesia merdeka.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Pancasila Kompas Moral Bangsa Hadapi Tantangan Zaman
Bagikan