Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo pada Sabtu (8/10) bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, selama dua jam.
Pada akhir Agustus 2022, Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca Juga:
Sekjen PDIP Jelaskan Isi Pertemuan Megawati dan Jokowi
Hari ini, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP Muhammad Mardiono yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertemuan antara dia dengan para ketua umum partai politik untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah dampak gejolak ekonomi global terhadap Indonesia saat ini.
“Karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan sehingga stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting saat ini,” kata dia, di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Jokowi tidak menampik bahwa pertemuannya dengan para ketua umum partai politik dalam beberapa waktu terakhir turut membicarakan agenda pada 2024.
Pada 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan oresiden dan wakil presiden periode 2024-2029.
"Termasuk juga untuk 2024 lah, kita tidak mungkin tutupi itu," katanya.
Ia mengatakan, stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri sangat dibutuhkan saat ini. Ia menjelaskan tidak boleh ada persoalan besar dalam perekonomian dalam negeri menjelang Pemilu 2024.
"Jangan sampai kita menjelang Pemilu padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang kita tidak kehendaki, sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu," ujarnya.
Jokowi menyampaikan hal tersebut usai melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, serta melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (Knu)
Baca Juga:
Hasto Sebut Pertemuan Megawati dan Jokowi Bukan Soal Pencapresan Anies
