Serangan Siber PDN, DPR Khawatir Data Kesehatan Pasien Bocor

MerahPutih.com - Insiden serangan siber Pusat Data Nasional (PDN) dianggap memprihatinkan. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti lemahnya keamanan data rakyat yang saat ini diretas ransomware.

“Sungguh memprihatinkan, lembaga ini dibekali anggaran Rp 700 M dari APBN, tapi keamanan datanya lemah serta tak memiliki backup yang mumpuni,” kata Netty kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/7).

Menurutnya, salah satu yang terkena dampak peretasan tersebut ialah data kesehatan masyarakat Indonesia.

Sebelumnya pada 2021 diduga data BPJS Kesehatan bocor dan diperjualbelikan di situs gelap, kemudian disusul bocornya data E-HAC dan sekarang data kesehatan di PDN juga diretas.

“Kenapa kita tak belajar dari pengalaman? Data kesehatan kita begitu mudah untuk dibobol hacker,” ungkap Netty

Baca juga:

Keamanan PDN Lemah, Data Kesehatan Terancam Disalahgunakan

Selain akan mengganggu pelayanan kesehatan dalam negeri, data kesehatan yang bocor rentan disalahgunakan. Bocornya data pribadi bisa digunakan untuk mencuri password, melakukan pinjol, membobol layanan keuangan dan lain-lain sebagainya.

“Seorang pasien penyakit menular juga akan terkena isolasi sosial jika penyakitnya terungkap ke publik,” ujar Netty yang juga Politisi Fraksi PKS ini.

Baca juga:

Serangan Peladen PDN Merupakan Bencana Digital di Indonesia

Besarnya masalah yang ditimbulkan akibat peretasan data di PDN ini, kata Netty, harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Penegak hukum harus terlibat dan melakukan audit komprehensif terhadap lembaga tersebut.

“Jangan sampai masalah sebesar ini dibiarkan menguap tanpa ada satupun pejabat yang bertanggung jawab,” terangnya.

Baca juga:

Serangan Siber Pelanden PDN, Roy Suryo Tunggu Penjatuhan ‘Kartu Merah’ untuk Menkominfo

Netty juga mendorong disegerakannya aturan turunan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Terutama soal pihak-pihak yang memegang data masyarakat, termasuk instansi pemerintah yang lalai dalam menjaga keamanan data masyarakat.

“Harus ada sanksi yang tegas agar tidak sembarangan mengumpulkan data masyarakat," tutup Netty. (knu)