Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Bisa Jadi 'Bom Waktu', Pemerintah Jangan Menyerah

MERAHPUTIH.COM - LANGKAH pemerintah dalam penanganan serangan kepada peladen Pusat Data Nasional (PDN) menuai sorotan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemerintah jangan pasrah begitu saja terkait dengan persoalan ini.

“Pemerintah jangan menyederhanakan masalah ini. Karena klaim (pemerintah) yang menyebut data sudah dikunci bukanlah jaminan,” kata Roy di Jakarta, Kamis (27/6).

Roy menyebut peretas diduga sudah melakukan tindakan yang lebih jauh, seperti melakukan enkripsi data di Pusat Data Nasional (PDN) yang bisa berdampak panjang. “Dia sudah masuk ke jaringan itu dan 282 layanan pemerintah, pasti sudah disalin dan diambil sebelumnya,” ungkap mantan politikus Partai Demokrat ini.

Roy melihat hal ini, jika dibiarkan, bisa menjadi bom waktu yang berpotensi pembocoran data kapan saja. “Ini tentu berbahaya dan tak boleh pemerintah pasrah begitu saja,” ungkap mantan anggota Komisi I DPR ini.

Baca juga:

Raker Menkominfo dan Kepala BSSN Bahas PDNS Lumpuh Akibat Serangan Ransomware

Salah satu pejabat yang disorot Roy ialah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Roy melihat penanganan serangan siber ini lambat dan kurang taktis, terutama dalam langkah pencegahan.

“Harusnya kalau memang tak mampu mengelola ini, ya mundur. Serahkan tanggung jawab ke Presiden (Joko Widodo) sehingga tak membebani presiden,” jelas Roy.

Pusat Data Nasional (PDN) kini belum pulih sepenuhnya dari serangan siber ransomware brain cipher. Padahal serangan itu terjadi pada Kamis (20/6). Tak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, serangan siber itu juga membuat data 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan diretas.(knu)

Baca juga:

Mengenal Brain Cipher Ransomware yang Serang PDN