Serangan Peladen PDN, Etika Pemimpin Negara Dipertanyakan

MERAHPUTIH.COM - KASUS peretasan data dan serangan ransomware yang menimpa peladen Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia mengundang perhatian serius dari berbagai kalangan. Pengamat komunikasi politik Benny Susetyo menilai pemerintah saling melempar tanggung jawab dalam persoalan ini. “Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab kolektif,” kata Benny di Jakarta, Selasa (2/7).

Benny menyinggung pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam kepemimpinan. “Etika dalam kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan integritas dan kejujuran, tetapi juga tanggung jawab melindungi dipercayakan kepada pemerintah,” jelas Benny.

Dalam era digital ini, keamanan siber menjadi bagian integral dari etika kepemimpinan. “Seorang pemimpin yang beretika harus memahami bahwa data merupakan aset berharga yang harus dilindungi dengan segala cara,” ungkap Benny.

Baca juga:

Serangan Peladen PDN Merupakan Bencana Digital di Indonesia

Dia mengatakan pemimpin yang beretika juga harus memahami pentingnya menjaga kepercayaan publik. Ketika data pribadi dan informasi sensitif bocor, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi terkait dapat hancur.

“Oleh karena itu, pemimpin harus berkomitmen untuk melindungi data dengan segala cara, termasuk dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang proaktif dan merespons dengan cepat dan efektif ketika insiden terjadi,” ungkap Benny yang juga rohaniwan Katolik ini.

Dia menyebut tanggung jawab pemimpin tidak berhenti pada pencegahan, tetapi juga pada bagaimana merespons ketika insiden terjadi. “Ketika serangan ransomware Brain Cipher berhasil menginfeksi PDN, tanggung jawab pemimpin ialah memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik,” terang Benny.

Mereka harus menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memulihkan data serta tindakan yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. “Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan jujur kepada masyarakat tentang situasi yang dihadapi,” imbuh Benny yang juga Staf Khusus Ketua Dewan Pembina BPIP ini.

Benny berharap di masa depan ada komunikasi yang efektif dan keterbukaan dalam memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi insiden. Hal itu termasuk memberikan pembaruan secara berkala tentang status pemulihan data, langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki sistem keamanan, dan tindakan pencegahan yang akan diambil di masa depan.

“Dengan cara ini, pemimpin dapat membangun kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka,” tutup Benny.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap bahwa serangan ini disebabkan ransomware bernama Brain Cipher. Serangan tersebut tidak hanya mengunci data dengan enkripsi, tetapi juga mengancam keamanan nasional dengan potensi hilangnya data yang sangat penting.

Insiden ini memicu berbagai reaksi, salah satunya dari Komisi I DPR yang mempertanyakan kewenangan dan langkah-langkah yang diambil terkait pencadangan data PDN.(knu)

Baca juga:

Buntut Serangan Siber PDN, Menkominfo Didesak Mundur