Sentil Hasto Kristiyanto soal Bansos Effect, Gerindra Sebut 'Belum Move On'

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 26 Maret 2024
Sentil Hasto Kristiyanto soal Bansos Effect, Gerindra Sebut 'Belum Move On'

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman usai Silaturahmi Partai KIM di Grand Sahid, Jakarta, Minggu (5/11/2023). (ANTARA/Sanya Dinda)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra terlibat perang narasi dalam menyikapi hasil Pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tak ada Jokowi effect pada hasil kontestasi pemilu, tapi kemenangan pasangan calon tertentu dipengaruhi bantuan sosial (bansos) effect.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai pernyataan tersebut menjadi tanda Hasto belum bisa menerima kekalahan di kontestasi politik. Menurutnya, Hasto menjadi salah satu dari beberapa elite politik yang belum mampu berlapang dada.

Baca juga:

Gerindra Sebut Hubungan Prabowo-Megawati Baik, Yakin akan Segera Bertemu

"Saya enggak ngerti ya, Pak Hasto mungkin ini salah satu dari segelintir elite yang belum move on, ada persoalan apa di hati sanubari beliau," kata Habiburokhman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Habiburokhman menyebut Hasto berbicara tanpa dilandasi bukti dan argumentasi yang kuat. Dia lantas menyindir sikap Hasto tidak lebih seperti nenek-nenek yang sedang menyindir. "Narasi yang Pak Hasto sampaikan merupakan narasi tanpa bukti, narasi tanpa argumentasi yang kuat, seperti nyinyiran nenek-nenek," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto menyatakan tidak sepakat dengan adanya anggapan bahwa efek Jokowi memberikan dampak politik signifikan pada Pemilu 2024. Menurut Hasto, kemenangan pasangan calon tertentu lebih dipengaruhi efek bansos yang masif dibagi-bagikan pada masa kampanye maupun menjelang hari pencoblosan.

Dia menyebut pemberian bansos berdampak pada preferensi masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Jadi, yang ada bukan Jokowi effect, tetapi bansos effect, penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect. Itu yang terjadi," kata Hasto di Jakarta, Senin (25/3).(Pon)

#Pemilu #Gerindra #Partai Gerindra #Hasto Kristiyanto #Habiburokhman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Bagikan