Ketua Komisi III Singgung Keaslian Ijazah 7 Calon Anggota KY yang Diserahkan Pansel

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ketua Komisi III Singgung Keaslian Ijazah 7 Calon Anggota KY yang Diserahkan Pansel

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat rapat dengar pendapat dengan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Periode 2025–2030 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap dokumen ijazah para calon anggota Komisi Yudisial (KY) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Politisi Gerindra itu mempertanyakan apakah Pansel memiliki mekanisme khusus dalam memastikan keaslian ijazah serta keberadaan institusi pendidikan yang mengeluarkannya.

“Saya ingin memperdalam sedikit, Pak. Ini kan syaratnya minimal sarjana. Apakah ada mekanisme pengecekan ijazah calon-calon ini dalam konteks keaslian ijazahnya, termasuk kampusnya? Kampusnya ada tidak? Mungkin saja dokumennya benar, ternyata kampusnya tidak ada. Ada mekanisme seperti itu tidak, Pak?” tanya Habiburokhman.

Baca juga:

Nama 7 Calon Anggota KY Masuk DPR, Ini Latar Belakang Mereka

Menjawab hal itu, Ketua Pansel KY Dhahana Putra menegaskan bahwa setiap calon diwajibkan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Dokumen legalisir tersebut menjadi dasar formil bagi Pansel dalam memproses kelayakan calon.

“Sebagai syarat formil, masing-masing calon menyampaikan dokumen ijazah yang sudah dilegalisir terbaru. Itu yang kami gunakan untuk proses lebih lanjut,” ujar Dhahana.

Legalisir Kampus Bukan Jaminan

Habiburokhman kemudian menekankan legalisir kampus tidak otomatis menjadi jaminan bahwa institusi pendidikan tersebut benar-benar terverifikasi. Ia menyinggung adanya masukan publik soal keaslian dokumen milik salah satu anggota Komisi III, Arsul Sani, yang menjadi perhatian.

“Kami baca dokumen-dokumen itu, dan memang kita tidak punya kemampuan forensik untuk menilai asli atau tidak. Pasti asli kalau dokumennya lengkap. Tapi mekanisme mengecek kampusnya itu seperti apa?” ucapnya.

Lalu, Dhahana menambahkan sejumlah calon juga melampirkan ijazah magister dan doktoral, namun tidak ada satupun yang berasal dari luar negeri. Meski begitu, Habiburokhman kembali mempertanyakan proses pengecekan, terutama mengingat Pansel bersifat ad hoc.

“Apalagi ada yang S2 dan S3. Bagaimana cara mengecek kampusnya? Mekanismenya seperti apa? Itu nanti akan jadi diskusi kita,” pungkasnya.

Baca juga:

Hakim Senior Meninggal Sendirian di Kosan, KY Ingatkan Penempatan MA Pertimbangkan Aspek Keluarga

Nama dan Latar Belakang 7 Calon Anggota KY

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) menyerahkan tujuh nama kandidat yang dinyatakan lulus seleksi kepada Komisi III DPR RI. Berikut 7 nama calon anggota KY itu:

  1. F. Willem Salja - Unsur Mantan Hakim

  2. Setyawan Hartono - Unsur Mantan Hakim

  3. Anita Kadir - Unsur Praktisi Hukum

  4. Desmihardi - Unsur Praktisi Hukum

  5. Andi Muhammad Asrun - Unsur Akademisi Hukum

  6. Abdul Chair Ramadhan - Unsur Akademisi Hukum

  7. Abhan - Unsur Tokoh Masyarakat

(Pon)

#Komisi Yudisial #Komisi III DPR #Habiburokhman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Para Tokoh Hukum Desak Batalkan Seleksi Hakim Agung, Calon Punya Integritas Tersingkir
Masuknya sejumlah hakim agung dengan persoalan integritas, kedekatan yang kuat dengan para pelaku politik, serta kualitas lemah, akan mengubah wajah Mahkamah Agung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Para Tokoh Hukum Desak Batalkan Seleksi Hakim Agung, Calon Punya Integritas Tersingkir
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Bagikan