Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menyebut kliennya yang selama ini tinggal di Papua Nugini berada di Indonesia pada 8 Juni 2020. Andi mengaku bertemu dengan buronan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali itu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, Kementerian Hukum dan HAM selaku pemegang data keimigrasian tidak mendeteksi kedatangannya.
Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arvin Gumilang mengatakan pihaknya mendapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol pada 5 Mei 2020 bahwa dari red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.
Baca Juga:
Kuasa Hukum Benarkan Joko Tjandra Berada di Indonesia Sejak 8 Juni
Hal tersebut yang diduga menjadi biang keladi karut-marut status Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali itu sehingga berhasil lolos masuk ke Indonesia sejak 3 bulan yang lalu.
Arvin menjelaskan kronologi status DPO Djoko Tjandra. Menurut Arvin, pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan terhadap Joko Tjandra atas permintaan KPK. Berlaku pada 24 April 2008 hingga 6 bulan ke depan.
"Red notice dari Interpol atas nama Djoko Soegiarto Tjandra pada 10 Juli 2009," kata Arvin dalam keterangan persnya, dikutip Kamis (2/7).
Kemudian, pada 29 Maret 2012 terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung RI berlaku selama 6 bulan. Pada 12 Februari 2015 terdapat permintaan DPO dari Sektetaris NCB Interpol Indonesia terhadap Joko Tjandra alias Joe Chan (WN Papua Nugini).
Selanjutnya Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri.
"Pada 5 Mei 2020, ada pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa dari red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung RI," ungkapnya.
Ditjen Imigrasi menindaklanjuti hal tersebut dengan menghapus nama Djoko Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020. Namun, kata Alvin, pada 27 Juni 2020, terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung sehingga nama Joko Tjandra dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.
“Di samping kronologi di atas, perlu disampaikan juga bahwa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra alias Joe Chen tidak ditemukan dalam data perlintasan,” kata Arvin.
Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Djoko Tjandra berada di Jakarta sejak 3 bulan yang lalu. Namun, hingga kini belum berhasil diringkus. Termasuk ketika Djoko mengajukan PK ke PN Jaksel pada 8 Juni.
"Pada tanggal 8 Juni Joko Tjandra informasinya datang di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya," kata Burhanuddin pada 29 Juni lalu.
Burhanuddin mengakui pihaknya kebobolan lantaran intelijen Kejagung tak berhasil menangkap Djoko Tjandra yang telah lama menjadi buronan. "Ini juga jujur ini kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada," ujarnya.
Burhanuddin pun mempertanyakan pencekalan pihak imigrasi terhadap buronan yang kerap dijuluki media dengan akronim 'Joker' itu. Menurut dia, Djoko Tjandra yang berstatus narapidana seharusnya masih dalam status cekal dan tak bisa masuk Indonesia.
Sebutan Joker pertama kali mencuat dari rekaman sidang kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan pada 12 Juni 2008 silam yang merujuk ke nama Djoko Tjandra. Sejak itu media kerap menjuluki terpidana perkara cessie Bank Bali itu dengan sebutan Joker dalam penulisannya hingga sekarang.
"Kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus-menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi," ujar Jaksa Agung.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pihaknya tidak mendeteksi kepulangan Joko Tjandra ke Indonesia. Politikus PDIP itu justru kembali bertanya kepada wartawan atas data yang menyebutkan Joker sudah berada di Indonesia sejak 3 bulan lalu.
Baca Juga
Joko Tjandra Disebut Berada di Indonesia, Menkumham: Di sistem Kami tidak ada!
“Dari mana data bahwa dia 3 bulan di sini, tidak ada datanya kok. Di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang tidak ada. Kemenkumham tidak tahu sama sekali (Djoko Tjandra.) di mana," kata Yasonna kepada wartawan seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Mendagri Tito Karnavian di kompleks DPR RI, Selasa (30/6).
"Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkap, kita heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya, tidak ada,” sambung Yasonna. (Pon)
