Seluruh Kapolda Dikumpulkan di Jakarta Jelang Pergantian Tahun

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 14 Desember 2022
Seluruh Kapolda Dikumpulkan di Jakarta Jelang Pergantian Tahun

Kapolri Jenderal Pol.Listyo Sigit Prabowo (ANTARA/ I.C.Senjaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Memasuki akhir tahun 2022, potensi gangguan keamanan bisa terjadi kapan dan di mana pun.

Polri pun menggelar Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2022 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/12), berlangsung secara hybrid, dalam rangka pengamanan akhir tahun.

Apel dihadiri langsung kapolda seluruh Indonesia, kepala biro (karo) operasi, dan karo perencanaan. Sedangkan pejabat utama polda dan para kapolres mengikuti secara daring dari daerah masing-masing.

Baca Juga:

44,17 Juta Orang akan Bepergian saat Natal dan Tahun Baru

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dihadiri pula pejabat utama Mabes Polri yang bakal melakukan analisis dan evaluasi (anev).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan, Apel Kasatwil ini merupakan agenda tahunan.

Menurut Dedi, salah satu tujuannya dalam rangka anev kinerja kepolisian selama setahun dan mempersiapkan program kerja setahun ke depan.

"Setiap akhir tahun dilaksanakan anev secara menyeluruh terkait kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan polda jajaran," kata Dedi, Rabu (14/12).

Apel Kasatwil 2022 mengangkat tema "Penguatan komitmen kepemimpinan guna mendorong transformasi menuju Presisi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat".

"Apel Kasatwil juga untuk mempersiapkan tugas-tugas dan antisipasi gangguan kamtibmas tahun 2023," kata Dedi.

Baca Juga:

Recharge Semangat Jelang Tahun Baru Enggak Harus ke Luar Kota

Selain itu, kata Dedi, dalam kegiatan Apel Kasatwil 2022 ini juga dilaksanakan penyerahan Dipa Polri Tahun Anggaran 2023.

"Penyerahan DIPA Polri tahun anggaran 2023 ke Satker Mabes dan polda-polda," katanya.

Acara pun dibagi menjadi beberapa sesi.

Ada tiga menteri menjadi narasumber sesi pertama dalam acara ini. Yakni Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan, Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Kemudian, narasumber sesi kedua adalah Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya; Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Pakar Pemasaran, Hermawan Kertajaya.

Lalu, narasumber sesi ketiga adalah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Agung Budi Martoto, Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Ahmad Dofiri, Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Irjen Wahyu Hadiningrat, dan Kaposko Presisi. (Knu)

Baca Juga:

Polri Antisipasi Teror Jelang Natal dan Tahun Baru 2023

#Libur Natal Dan Tahun Baru #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Bagikan