Selamatkan Nyawa Cicih, Pemerintah Bayar Pengacara Handal

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Kamis, 07 Mei 2015
Selamatkan Nyawa Cicih, Pemerintah Bayar Pengacara Handal

Cicih seorang TKW yang terancam hukuman mati di Uni Emirat Arab karena diduga membunuh anak majikan. (antara foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih Nasional - Upaya penyelamatan Cicih (28), Tenaga Keja Indonesia (TKI) asal Karawang, Jawa Barat terus dilakukan pemerintah agar terhindar dari hukuman mati. Butuh usaha ekstra untuk meloloskan Cicih lolos dari maut, salah satunya pemerintah mengaku telah menyewa pengacara handal.

"Untuk kasus ini, pemerintah sudah membayar pengacara handal, karena sudah masuk ke mahkamah. Karena masih ada satu kesempatan lagi, satu bulan lagi bandingnya akan diputus dan akan ke tingkat kasasi. Hal Ini memang membutuhkan extra effort, yaitu politik diplomasi," jelas Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, di Jakarta, Rabu (7/5). 

Politik diplomasi, lanjut Nusron, akan dilakukan BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kedua lembaga negara ini akan berkunjung ke UEA untuk menemui Menlu UEA.

Nantinya Menlu akan meminta tolong kepada pemerintah UEA untuk dicarikan figur yang tepat, dihormati dan dari suku yang tepat untuk merayu supaya keluarga korban bisa memberikan maaf kepada Cicih. Pemerintah Indonesia juga meminta agar dokter yang menangani visum korban untuk didatangkan ke pengadilan. Sebab, hingga saat ini pihak pengadilan belum memberikan izin untuk mendatangkan saksi dokter tersebut dikarenakan kasus Cicih sudah di tingkat banding.

"Dokter sudah mau memberikan keterangan, tapi pengadilan belum mengizinkan, karena di dalam tingkat banding tidak ada saksi. Tapi menurut kami ini bukan saksi, melainkan novum (bukti baru), yaitu surat kesaksian dari dokter yang melakukan visum dan menangani, bahwa bayi tersebut meninggal bukan karena dibunuh tapi karena faktor lain," jelas Nusron.

Apabila upaya tersebut gagal, imbuh Nusron, pada akhir bulan ini Menlu Retno Marsudi akan berkeliling ke Timur Tengah dan mengunjungi Abu Dhabi. Menteri Retno akan menyampaikan surat Presiden Joko Widodo kepada Raja UEA agar Cicih dapat dimaafkan keluarga korban.

"Di sana nanti akan bertemu Menlu dan harapan kita akan bertemu raja untuk menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi permohonan supaya ada kebijakan dari negara dan dari raja, supaya diberikan pemaafan. Artinya dipanggil keluarga korban untuk memberikan maaf pada Cicih," ujarnya.

Apabila pemberian maaf dari keluarga korban mengharuskan untuk membayar Diyat, pemerintah akan berunding dengan pihak keluarga. Namun bukan membayarkan Diyat (uang darah). Karena kalau sekedar membantu diperbolehkan.

Selain itu, kata Nusron, dalam waktu dekat BNP2TKI dan Kemenlu akan memfasilitasi keluarga Cicih datang ke Abu Dhabi untuk memberikan penguatan secara mental dan psikologis. "Ini supaya pengadilan makin iba, bahwa keluarganya berharap. Langkah pertama Cicih dinyatakan tidak bersalah, kalau dinyatakan bersalah, kami harap Cicih mendapatkan pemaafan," kata Nusron.

Seperti diketahui, Cicih bekerja di Abu Dhabi. Ia terancam hukuman mati karena dituduh membunuh anak majikannya. (mad)

BACA JUGA:

Rilis BNP2TKI: Pemerintah Makin Istimewakan TKI

 

 

#Nusron Wahid #BNP2TKI #TKI Terancam Hukuman Mati #Cicih
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar yakni melalui penanaman kembali atau reboisasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Indonesia
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Perlu langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Dunia
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Mayoritas masyarakat desil terbawah berada di Pulau Jawa, sedangkan objek tanah Reforma Agraria banyak tersedia di luar Jawa.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Demi Rakyat, Nusron Diperintah Prabowo Percepat Waktu Rebut Tanah Warga Jadi 90 Hari
Aturan baru untuk mempercepat tenggat waktu merebut tanah telantar milik masyarakat, dari 587 hari menjadi 90 hari saja.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 September 2025
Demi Rakyat, Nusron Diperintah Prabowo Percepat Waktu Rebut Tanah Warga Jadi 90 Hari
Indonesia
Nusron Wahid Akui Salah dan Minta Maaf, DPR Justru Soroti Masalah Lebih Besar di Kementerian ATR/BPN yang Harus Segera Dibasmi Demi Rakyat
Menteri Nusron segera mengarahkan seluruh jajaran di ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah secara serius, tegas, dan terukur
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Nusron Wahid Akui Salah dan Minta Maaf, DPR Justru Soroti Masalah Lebih Besar di Kementerian ATR/BPN yang Harus Segera Dibasmi Demi Rakyat
Indonesia
Nusron Wahid Minta Maaf soal Semua Tanah Milik Negara, DPR: Fokus Berantas Mafia Tanah Saja
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya, mengapresiasi Nusron Wahid yang telah menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya yang menyebut semua tanah adalah milik negara.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Nusron Wahid Minta Maaf soal Semua Tanah Milik Negara, DPR: Fokus Berantas Mafia Tanah Saja
Indonesia
Bilang Tanah Mbahmu, Menteri Nusron Klaim Sasar Pemilik HGU-HGB Mangkrak Bukan Incar SHM Rakyat
"Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan, rakyat atau tanah waris, apalagi yang sudah memiliki status sertifikat hak milik ataupun hak pakai.”
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Bilang Tanah Mbahmu, Menteri Nusron Klaim Sasar Pemilik HGU-HGB Mangkrak Bukan Incar SHM Rakyat
Indonesia
Pemerintah ‘Ngebet’ Ambil Alih Tanah ‘Menganggur’, Menteri Nusron Berdalih Digunakan untuk Program Strategis
“Jadi tanah telantar harus dapat didayagunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat,” kata Nusron.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Pemerintah ‘Ngebet’ Ambil Alih Tanah ‘Menganggur’, Menteri Nusron Berdalih Digunakan untuk Program Strategis
Bagikan