Headline

Selain DPRD DKI, Pengamat Sarankan DPR RI Juga Tak Perlu Pakai Pin Emas

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
 Selain DPRD DKI, Pengamat Sarankan DPR RI Juga Tak Perlu Pakai Pin Emas

Pengamat Politik Karyono Wibowo(Foto: antaranews.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI bukan hal yang penting.

Menurut Karyono, selain pemborosan anggaran, pin emas tersebut diberikan kepada anggota DPR yang baru, maka pemberian PIN emas tersebut tidak tepat.

Baca Juga:

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Bakal Lantik 106 Anggota DPRD Baru

"Kecuali institusi DPR berhasil mengukir prestasi dengan tinta emas baru akan dianggap layak mengenakan pin emas," ucap Karyono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/8).

Ilustrasi Pin Emas yang diributkan belakangan ini
Ilustrasi Pin Emas (Foto: antaranews)

Ia beranggapan, pengadaan pin emas justru menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Sebab, institusi DPR masih rendah, bahkan cenderung menurun.

Oleh karena itu, proyek pengadaan PIN emas hanya menambah kekecewaan dan ketidakpercayaan rakyat.

Penyelenggara negara, lanjut Karyono, harus memiliki kepekaan sosial atas kondisi yang dirasakan rakyat.

Ia menyarankan, sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat agar tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dapat terwujud.

"Dengan demikian, jika hal itu dilakuakn maka DPR telah mengukir prestasi dalam sejarah yang ditulis dengan tinta emas, bukan sekadar pin emas," jelas Karyono.

Ide penolakan pin emas juga disuarakan di tingkat daerah. Salah satunya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta.

Baca Juga:

Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Mereka menolak pin emas yang akan diberikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024. Pasalnya, masih ada persoalan yang lebih subtantif yang membutuhkan anggaran.

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad memastikan anggota PSI yang menduduki kursi dewan DPRD DKI tidak akan menerima pin emas yang dianggarkan sebesar Rp1,3 miliar tersebut.

“Pengadaan pin emas untuk anggota legislatif tidak berpengaruh secara substantif kepada kinerja DPRD ke depan. Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat,” kata Idris.

PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti.(Knu)

Baca Juga:

Soal Pin Emas DPRD DKI, Mendagri: Silakan Masyarakat yang Menilai

#DPR #DPRD DKI Jakarta #Pengamat Politik #Karyono Wibowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Berita Foto
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Pekerja membersihkan Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno di Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Indonesia
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
DPR mendukung program manasik kesehatan haji 2027, namun mengingatkan agar tidak sekadar formalitas. Program harus komprehensif untuk menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
DPR RI meminta MUI menyerahkan draf RUU Pidana LGBT agar dapat dikaji sesuai mekanisme legislasi. Usulan ini akan dipelajari Badan Legislasi DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
Indonesia
DPR Masukan 15 RUU Tentang Kabupaten/Kota di Masa Persidangan V 2025–2026
Penyusunan RUU telah melalui tahapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta kalangan akademisi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Masukan 15 RUU Tentang Kabupaten/Kota di Masa Persidangan V 2025–2026
Indonesia
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Keamanan Siber, Tampa SDM Mumpini Hanya Akan Jadi Catatan di Atas Kertas
Masing-masing fraksi di Komisi I DPR akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Keamanan Siber, Tampa SDM Mumpini Hanya Akan Jadi Catatan di Atas Kertas
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Tanggapi Seskab Teddy, DPR Minta Target Proyek Jembatan 2027 Ditambah 2 Kali Lipat Jadi 10.000
Komisi V DPR minta target 2027 ditingkatkan jadi 10.000 rpoyek jembatan demi akses dan keselamatan masyarakat pelosok.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
Tanggapi Seskab Teddy, DPR Minta Target Proyek Jembatan 2027 Ditambah 2 Kali Lipat Jadi 10.000
Bagikan