Sekjen Gerindra Ceritakan Pasang Surut dengan PDIP, Bisa Koalisi Kembali di Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 29 November 2021
Sekjen Gerindra Ceritakan Pasang Surut dengan PDIP, Bisa Koalisi Kembali di Pilpres 2024

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat meresmikan kantor DPC Gerindra Kota Semarang, Minggu (28/11). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra menyatakan tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP Perjuangan di Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kerja sama tersebut untuk mewujudkan cita-cita Partai Gerindra yaitu menjadikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Kita sama-sama bercita-cita membangun Indonesia dan membela kepentingan rakyat, kenapa kita tidak bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Untuk apa kita pengkerengan yang membuat kegaduhan, padahal bisa bekerja sama," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/11).

Baca Juga:

Ketimbang Anies, Sandi Uno Berpotensi Bikin Kejutan di Pilpres 2024

Hal itu disampaikan Muzani saat meresmikan kantor DPC Gerindra Kota Semarang, Minggu (28/11).

Dia mengatakan, kerja sama yang dijalin Gerindra dan PDIP pernah mengalami fase pasang-surut, misalnya di tahun 2009 kedua partai tersebut menjalin kerja sama.

Namun menurut dia, di tahun 2014 Gerindra memilih menjadi oposisi dan saat ini kembali bersama dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Dan ke depan kita ingin bekerja sama lagi untuk membesarkan dan membangun Indonesia," ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, Indonesia secara geografis adalah negara besar dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta dan sekitar 17 ribu pulau, sehingga tidak mungkin satu kekuatan bisa menjangkau seluruhnya.

Baca Juga:

Di Jawa Barat, Dorongan Anies Maju Pilpres Dimulai Dari Bogor

Karena itu menurut Muzani, yang menyebabkan semua kekuatan politik harus bekerja sama membangun masa depan Indonesia dan menyatukan diri dalam satu kekuatan karena PDIP dan Gerindra adalah kekuatan besar.

"Kita harus terus merawat kebhinekaan dan keberagaman bangsa sebagai kekuatan kita. Maka, kita harus menjadi kekuatan perekat bersama dengan kekuatan politik lainnya," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki geopolitik yang khas karena sejak Pemilu 1999 sampai 2019, PDIP selalu mendominasi Jateng sebagai pemenang pemilu.

Hal itu menurut dia berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa yaitu antar Gerindra dan PDIP selalu bergantian sebagai pemenang dalam setiap pemilu.

"Gerindra Jateng harus belajar bagaimana PDIP Jateng mengelola kepercayaan rakyat sehingga selalu menang dalam setiap pemilu," katanya.

Muzani berharap Kantor DPC Gerindra Kota Semarang yang baru diresmikan diharapkan menjadi tempat memikirkan nasib rakyat dan kemajuan Kota Semarang.

Menurut dia, kepentingan rakyat harus dilindungi dan diperjuangkan para wakilnya, jika hal itu sungguh-sungguh dikerjakan partai, maka akan menyebabkan rakyat kepercayaan rakyat tidak luntur pada suatu partai. (*)

Baca Juga:

Golkar Mulai Susun Strategi Menangkan Airlangga di Pilpres 2024, Ganjar Dibidik Cawapres

#Gerindra #PDIP #Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Indonesia
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Memberikan kesempatan bagi figur muda dan memiliki posisi strategis seperti Wali Kota Solo untuk membawa Gerindra lebih besar lagi di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
MBG memiliki nilai luhur yang bertujuan menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
Indonesia
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta sebut penambahan maupun perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Bagikan