Di Jawa Barat, Dorongan Anies Maju Pilpres Dimulai Dari Bogor

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 November 2021
Di Jawa Barat, Dorongan Anies Maju Pilpres Dimulai Dari Bogor

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dorongan Anies Baswedan untuk terus maju dalam pertarungan calon presiden dan wakil presiden 2024, terus mengemuka ke publik. Kali ini, rewalan Bersama Anies Kami Siap (BERAKSI), mendekrasikan dukungannya.

Anies Baswedan yang saat ini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta sampai 2022, belum mendeklarasikan diri atau menyatakan secara tegas akan maju dalam konstelasi Pemilu 2024.

Baca Juga:

Golkar Mulai Susun Strategi Menangkan Airlangga di Pilpres 2024, Ganjar Dibidik Cawapres

Koordinator relawan BERAKSI, Gunawan Zulkarnaen mengklaim, relawan BERAKSI terdiri atas berbagai latar belakang dan usia mulai dari bidang pertanian, peternak, UMKM, ekonomi kreatif, buruh, wanita dan milenial.

Gerakan itu, kata ia, telah berdeklarasi pada Kamis (18/11) yang didirikan untuk dukungan terhadap Baswedan maju Pilres 2024 dari Jawa Barat dan akan dikembangkan ke provinsi lain. Deklarasi awal dilakukan di Bogor dan direncanakan hingga menyebar di kota dan kabupaten lain Jawa Barat.

Zulkarnaen mengatakan, dengan dukungan yang terus mengalir bukan tidak mungkin akan mendorong pria kelahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 7 Mei 1969, untuk mantap menjajaki pertarungan politik ke depan.

"Persiapan deklarasi ini sangat didesak waktu, tapi Alhamdulillah panitia bisa bekerja secara baik," kata dia.

Ia mengungkapkan, Anies Baswedan dianggap memiliki kecakapan dalam kepemimpinan Indonesia yang religius dan cerdas. Pendukung gerakan BERAKSI, kata dia, berharap Anies dapat melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan dari berbagai sisi pemerintahan.

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur Anies Baswedan. (Foto: MP/Ponco)

"Setelah deklarasi hari ini kami akan bergerak ke pelosok Bogor dan wilayah lain di Indonesia guna menularkan semangat mendukung Mas Anies," katanya.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Indonesia Survey Center Prabowo Subianto terdapat nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan perolehan elektabilitas 88,7 persen, menyusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 88,3 persen

Masih dalam survei yang sama, Gubernur Jakarta Anies Baswedan memiliki elektabilitas 88 persen dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 87,5 persen.

Selain atas elektabilitas, tingkat kesukaan (likeability) kepada Menteri Pertahanan dengan perolehan 80,2 persen disusul Anies Baswedan 80,1 persen, Sandiaga Uno 78,8 persen, Ganjar Pranowo 75,3 persen. (*)

Baca Juga:

Golkar Diprediksi Menang Banyak Jika Sukses Gandeng Ganjar di Pilpres 2024

#Pemilu #Pilpres #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan