Di Jawa Barat, Dorongan Anies Maju Pilpres Dimulai Dari Bogor

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 November 2021
Di Jawa Barat, Dorongan Anies Maju Pilpres Dimulai Dari Bogor

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dorongan Anies Baswedan untuk terus maju dalam pertarungan calon presiden dan wakil presiden 2024, terus mengemuka ke publik. Kali ini, rewalan Bersama Anies Kami Siap (BERAKSI), mendekrasikan dukungannya.

Anies Baswedan yang saat ini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta sampai 2022, belum mendeklarasikan diri atau menyatakan secara tegas akan maju dalam konstelasi Pemilu 2024.

Baca Juga:

Golkar Mulai Susun Strategi Menangkan Airlangga di Pilpres 2024, Ganjar Dibidik Cawapres

Koordinator relawan BERAKSI, Gunawan Zulkarnaen mengklaim, relawan BERAKSI terdiri atas berbagai latar belakang dan usia mulai dari bidang pertanian, peternak, UMKM, ekonomi kreatif, buruh, wanita dan milenial.

Gerakan itu, kata ia, telah berdeklarasi pada Kamis (18/11) yang didirikan untuk dukungan terhadap Baswedan maju Pilres 2024 dari Jawa Barat dan akan dikembangkan ke provinsi lain. Deklarasi awal dilakukan di Bogor dan direncanakan hingga menyebar di kota dan kabupaten lain Jawa Barat.

Zulkarnaen mengatakan, dengan dukungan yang terus mengalir bukan tidak mungkin akan mendorong pria kelahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 7 Mei 1969, untuk mantap menjajaki pertarungan politik ke depan.

"Persiapan deklarasi ini sangat didesak waktu, tapi Alhamdulillah panitia bisa bekerja secara baik," kata dia.

Ia mengungkapkan, Anies Baswedan dianggap memiliki kecakapan dalam kepemimpinan Indonesia yang religius dan cerdas. Pendukung gerakan BERAKSI, kata dia, berharap Anies dapat melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan dari berbagai sisi pemerintahan.

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur Anies Baswedan. (Foto: MP/Ponco)

"Setelah deklarasi hari ini kami akan bergerak ke pelosok Bogor dan wilayah lain di Indonesia guna menularkan semangat mendukung Mas Anies," katanya.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Indonesia Survey Center Prabowo Subianto terdapat nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan perolehan elektabilitas 88,7 persen, menyusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 88,3 persen

Masih dalam survei yang sama, Gubernur Jakarta Anies Baswedan memiliki elektabilitas 88 persen dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 87,5 persen.

Selain atas elektabilitas, tingkat kesukaan (likeability) kepada Menteri Pertahanan dengan perolehan 80,2 persen disusul Anies Baswedan 80,1 persen, Sandiaga Uno 78,8 persen, Ganjar Pranowo 75,3 persen. (*)

Baca Juga:

Golkar Diprediksi Menang Banyak Jika Sukses Gandeng Ganjar di Pilpres 2024

#Pemilu #Pilpres #Anies Baswedan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan