Sekber Koalisi Gerindra-PKB Bakal Diresmikan Senin Besok

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 22 Januari 2023
Sekber Koalisi Gerindra-PKB Bakal Diresmikan Senin Besok

Ilustrasi koalisi dua partai politik Partai Gerindra (kiri) dan Partai Kebangkitan Bangsa (kanan) jelang Pemilu 2024. ANTARA/Gilang Galiartha

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin erat dalam koalisi jelang Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra G Budisatrio Djiwandono menyatakan, kedua partai berencana meresmikan sekretariat bersama (sekber) koalisi pada Senin (23/1),

Peresmian sekber rencananya akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Baca Juga:

Ambisi Gerindra di 2024: Jadi Partai Nomor 1 hingga Prabowo Presiden

"Peresmian sekber ini merupakan bagian dari rangkaian program dan komitmen koalisi yang sudah resmi terbentuk antara Gerindra dan PKB sejak beberapa bulan yang lalu," kata Budi, seperti dikutip Antara.

Budi menjabarkan, Gerindra-PKB sebelumnya telah menandatangani Piagam Deklarasi Koalisi kemudian pertukaran kunjungan antara kedua ketua umum dalam acara resmi masing-masing partai.

Budi menambahkan bahwa peresmian sekber koalisi Gerindra-PKB akan menunjukkan kedudukan yang sejajar dalam perumusan ideologi, strategi, dan arah pembangunan bangsa secara bersama-sama, dengan melibatkan seluruh struktur kedua partai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Sekber ini bukan hanya menjadi wadah untuk pemenangan Pemilu 2024, tetapi juga sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan, dan program masing-masing partai untuk membangun Indonesia, dalam bingkai persatuan," tuturnya.

Baca Juga:

Sekjen Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres KIR Tunggu Koalisi Parpol Lain

Selain meresmikan sekber koalisi, pertemuan pada Senin (23/1) juga rencananya bakal menjadi wadah untuk menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara yang digelar oleh PKB.

Budi memastikan bahwa Gerindra akan mendengar dan mempertimbangkan secara matang hasil Ijtima Ulama Nusantara yang disampaikan PKB.

"Pembentukan Sekber ini adalah langkah konkret dari Gerindra dan PKB untuk saling menguatkan dan membesarkan dalam menatap Pemilu 2024," ucapnya.

Budi menambahkan selepas peresmian tersebut, kedua partai juga akan membentuk sekber-sekber serupa di seluruh penjuru tanah air.

Sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara pada Sabtu (14/1) pekan lalu telah memberikan mandat agar Muhaimin Iskandar memenangkan PKB dalam Pemilu 2024.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Muhaimin menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara dalam peresmian Sekber Gerindra-PKB. (*)

Baca Juga:

Alasan NasDem dan Gerindra Tolak Wacana Jalan Berbayar di Jakarta

#Gerindra #PKB #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Indonesia
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Habiburokhman bahkan mencontohkan sejumlah pemimpin dunia yang tetap melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperkuat kerja sama bilateral dan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong berharap tak ada narasi negatif menyangkut bantuan sapi Presiden Prabowo.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Indonesia
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menjelaskan terkait bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan