Sejumlah Komunitas Lakukan Aksi Protes Road Bike Lintasi JLNT

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 Juni 2021
Sejumlah Komunitas Lakukan Aksi Protes Road Bike Lintasi JLNT

Pesepeda di Jalan Layang Non Tol. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sejumlah kelompok massa akan melakukan aksi menuntut untuk dikembalikan fungsi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang bukan sebagai lintasan road bike.

Kelompok yang tergabung dalam aksi itu komunitas Sepeda Bike To Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association (RSA), dan Koalisi Pejalan Kaki.

Seruan Aksi tersebut disebar oleh B2W, RSA, dan Koalisi Pejalan Kaki melalui laman Instagram resminya, @b2w_Indonesia, @rsaindonesia dan @koalisipejalankaki.

Baca Juga:

Dishub DKI Tambah 2 Jalur Baru Road Bike, Ini Lokasinya

Titik penolakan JLNT untuk sepeda balap berlokasi di ujung jalan JLNT arah kokas pada Minggu (13/6) pagi yang berlangsung selama satu jam dari mulai pukul 06.00 sampai 07.00 WIB.

Dalam seruannya di media sosial, peserta mengangkat tema "Aksi demi hak atas rasa aman, berkeadilan dan berkeselamatan di Jalan".

Kegiatan itu terkait dengan dispensasi yang diberikan pada pengguna sepeda balap untuk menggunakan JLNT.

Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5). ANTARA FOTO/Akbar Nug
Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5). ANTARA FOTO/Akbar Nug

Menurut Ketua Umum b2w Indonesia Poetot Soedarjanto, JLNT sudah ada aturannya sejak 2017 yaitu roda dua dilarang melintas dan berdasarkan Undang-Undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dengan adanya aturan tersebut, jika pemerintah masih memperbolehkan sepeda balap untuk melintas, maka akan terjadi konflik sosial.

"Memperbolehkan sepeda (jenis road bike) melintas, ini justru menimbulkan konflik sosial baru, bahkan punya ekses terhadap negatifnya pesepeda," kata Poetot dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6).

Lanjut Peotot, aturan tersebut dapat menabrak aturan yang ada jika diberi aturan baru.

"Aksi itu untuk mengingatkan pemangku kebijakan untuk tidak menubruk aturan yang ada," tuturnya.

Baca Juga:

PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

Ia menilai, hal itu sagat tidak pantas dan akan menimbulkan konflik sosial baru. Pasalnya, rambu yang dibuat Dinas Perhubungan (Dishub) dengan redaksional kata road bike itu tidak ada di dunia baik dari segi arti, maksud, dan istilah.

"Sungguh tidak elok terkait rambu yang dibuat dishub dengan deskripsi redaksional 'road bike'. Yang kami tahu di dunia gak ada rambu seperti ini, dari segi arti, maksud, istilah dan juga fungsi kata road bike gak akan ditemui di UU mana pun," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Dibolehkannya Road Bike di Sudirman-Thamrin Bentuk Kesetaraan Pemprov DKI?

#Jalur Sepeda #Demonstrasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Delpedro kini berstatus sebagai tersangka dugaan penyebaran hasutan melalui media sosial yang memicu kerusuhan saat demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.
Wisnu Cipto - 21 menit lalu
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Berita
Menko Polkam Sjafrie Pastikan Indonesia Aman meski Masih Ada Demo
Sjafrie mengatakan pemerintah akan terus melakukan dialog dan komunikasi dengan kelompok-kelompok yang melakukan demonstrasi.
Dwi Astarini - 45 menit lalu
Menko Polkam Sjafrie Pastikan Indonesia Aman meski Masih Ada Demo
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Indonesia
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum
Polri dari awal membuka ruang komunikasi kepada Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan KPAI
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Delpedro dituduh menghasut para pelajar dan anak-anak untuk terlibat dalam aksi anarkis di beberapa lokasi unjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Penetapan Tersangka Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen
Polda Metro Jaya membantah kritik terkait penetapan tersangka Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Penetapan Tersangka Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen
Indonesia
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
BEM mahasiswa kembali geruduk MPR/DPR besok. Mereka akan menagih janji mahasiswa soal 17+8 tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Orang sebagai Tersangka Demo Ricuh, 6 Masuk Klaster Penghasut, Sisanya Perusuh
"Itu klasternya, baru itu saja 43, nanti ada aksi-aksi penjarahan, pengerusakan, kemudian, pengerusakan Polres Jakarta Timur, itu terpisah," ujar Ade.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Orang sebagai Tersangka Demo Ricuh, 6 Masuk Klaster Penghasut, Sisanya Perusuh
Indonesia
TNI Merasa Jadi Sasaran Hoaks dan Adu Domba, Pastikan Solid bersama Polri Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
Menurut Kapuspen TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, konten-konten menyesatkan itu sengaja digoreng untuk mendiskreditkan TNI sekaligus memecah belah soliditas TNI dan Polri.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
TNI Merasa Jadi Sasaran Hoaks dan Adu Domba, Pastikan Solid bersama Polri Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
Berita
Perwira BAIS TNI ‘Nyaris’ Diciduk saat Demo Rusuh, Mabes TNI: Lagi Tugas Negara Memonitor Massa dan Pengumpulan Data
TNI memastikan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Mayor SS, yang ‘hampir’ terciduk saat demo rusuh beberapa waktu lalu bukan provokator.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
Perwira BAIS TNI ‘Nyaris’ Diciduk saat Demo Rusuh, Mabes TNI: Lagi Tugas Negara Memonitor Massa dan Pengumpulan Data
Bagikan