PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Juni 2021
PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

Pesepeda di Jalan Layang Non Tol. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera menghentikan kebijakan penyediaan jalur road bike. Hal itu diskriminatif karena hanya memberikan jalur khusus bagi sepeda road bike.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh melanggar prinsip keadilan.

"Jika ada kasih insentif buat pesepeda, harusnya ini berlaku untuk semua jenis sepeda, tidak hanya road bike," tegas Anggara di Jakarta.

Baca Juga:

Dibolehkannya Road Bike di Sudirman-Thamrin Bentuk Kesetaraan Pemprov DKI?

Anggara menyoroti sejumlah keputusan untuk road bike yang dibuat Pemprov DKI secara sembrono dalam dua minggu terakhir.

Setelah menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu - Tanah Abang sebagai jalur road bike, Senin (7/6) kemarin, Dishub DKI uji coba Jalan Raya Sudirman-Thamrin untuk road bike di luar jalur sepeda yang sudah ada.

"JLNT itu buat motor saja berbahaya, apalagi untuk sepeda. Lalu jalur khusus road bike itu tidak hanya diskriminatif, tapi juga melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),” tegasnya.

Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.


Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009, pasal 122 ayat 1 Poin c kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD ini mendesak Pemprov DKI tidak diskriminatif dan menghentikan seluruh kebijakan terkait lintasan sepeda balap.

Anggara menduga, dikeluarkannya kebijakan lintasan road bike di jalan raya ibu kota hanya sekadar pengalihan isu.

"Entah kenapa jalur road bike yang terus-terusan jadi sorotan padahal banyak isu yang lebih penting seperti kasus korupsi tanah Munjul yang sedang diselidiki KPK dan PPDB 2021 yang semrawut sehingga diperpanjang,” ungkapnya.

Baca Juga:

Dishub DKI Klaim Jumlah Pesepeda Road Bike Naik Selama Uji Coba

Diketahui, Dishub DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan volume pesepeda road bike selama pelaksanaan uji coba di dua lokasi berbeda.

Hari pertama uji coba road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang pengguna mencapai 1.666 pesepeda. Meningkat 77 persen pada uji coba kedua yaitu menjadi 2.499 pesepeda.

Kemudian uji coba kembali dilaksanakan di ruas jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta yang dimulai hari ini Senin (7/6) hingga Jumat (11/6), pada pukul 05.00-06.30 WIB. Pesepeda road bike juga alami lonjakan yang cukup tinggi.

"Lalu pada uji coba pesepeda kemarin pada tanggal 6 Juni kembali meningkat menjadi 4.005 pesepeda yang masuk kawasan ini atau sebanyak 60,3 persen peningkatannya," ujar Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Senin (7/6). (Asp)

Baca Juga:

Dishub DKI Bakal Kaji Komprehensif Uji Coba Road Bike di Sudirman-Thamrin

#Sepeda #Jalur Sepeda #Anies Baswedan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Bagikan