PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Juni 2021
PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

Pesepeda di Jalan Layang Non Tol. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera menghentikan kebijakan penyediaan jalur road bike. Hal itu diskriminatif karena hanya memberikan jalur khusus bagi sepeda road bike.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh melanggar prinsip keadilan.

"Jika ada kasih insentif buat pesepeda, harusnya ini berlaku untuk semua jenis sepeda, tidak hanya road bike," tegas Anggara di Jakarta.

Baca Juga:

Dibolehkannya Road Bike di Sudirman-Thamrin Bentuk Kesetaraan Pemprov DKI?

Anggara menyoroti sejumlah keputusan untuk road bike yang dibuat Pemprov DKI secara sembrono dalam dua minggu terakhir.

Setelah menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu - Tanah Abang sebagai jalur road bike, Senin (7/6) kemarin, Dishub DKI uji coba Jalan Raya Sudirman-Thamrin untuk road bike di luar jalur sepeda yang sudah ada.

"JLNT itu buat motor saja berbahaya, apalagi untuk sepeda. Lalu jalur khusus road bike itu tidak hanya diskriminatif, tapi juga melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),” tegasnya.

Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.


Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009, pasal 122 ayat 1 Poin c kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD ini mendesak Pemprov DKI tidak diskriminatif dan menghentikan seluruh kebijakan terkait lintasan sepeda balap.

Anggara menduga, dikeluarkannya kebijakan lintasan road bike di jalan raya ibu kota hanya sekadar pengalihan isu.

"Entah kenapa jalur road bike yang terus-terusan jadi sorotan padahal banyak isu yang lebih penting seperti kasus korupsi tanah Munjul yang sedang diselidiki KPK dan PPDB 2021 yang semrawut sehingga diperpanjang,” ungkapnya.

Baca Juga:

Dishub DKI Klaim Jumlah Pesepeda Road Bike Naik Selama Uji Coba

Diketahui, Dishub DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan volume pesepeda road bike selama pelaksanaan uji coba di dua lokasi berbeda.

Hari pertama uji coba road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang pengguna mencapai 1.666 pesepeda. Meningkat 77 persen pada uji coba kedua yaitu menjadi 2.499 pesepeda.

Kemudian uji coba kembali dilaksanakan di ruas jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta yang dimulai hari ini Senin (7/6) hingga Jumat (11/6), pada pukul 05.00-06.30 WIB. Pesepeda road bike juga alami lonjakan yang cukup tinggi.

"Lalu pada uji coba pesepeda kemarin pada tanggal 6 Juni kembali meningkat menjadi 4.005 pesepeda yang masuk kawasan ini atau sebanyak 60,3 persen peningkatannya," ujar Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Senin (7/6). (Asp)

Baca Juga:

Dishub DKI Bakal Kaji Komprehensif Uji Coba Road Bike di Sudirman-Thamrin

#Sepeda #Jalur Sepeda #Anies Baswedan #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Namun, ada sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi keberadaan lajur sepeda itu, agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Bagikan