Sebut Cawagub DKI Bisa Diganti, Gerindra Siap Telikung PKS?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juli 2019
Sebut Cawagub DKI Bisa Diganti, Gerindra Siap Telikung PKS?

Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mengungkapkan bahwa masih ada kemungkinan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta bisa diganti dengan nama kandidat cawagub lain.

"Ya bisa aja (diganti), kan dikembalikan ke partai pengusung," kata M. Taufik saat dihubungi, Rabu (3/7).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan bahwa partainya juga siap menyodorkan calon pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI 2 bila kedua calon dari PKS tak terpilih di Paripurna.

BACA JUGA: Menduga Trik Gerindra Amankan Posisi Wagub DKI untuk Sandiaga Jika Kalah Pilpres

Menurut dia, kader Gerindra banyak yang cocok mendampingi Anies Baswedan lantaran paham soal Ibu Kota Jakarta. "Kalau Gerindra kan banyak kadernya. Kapan dicalonin juga sudah siap. Ya kalau Gerindra kan banyak kadernya, kadernya banyak yang paham soal ke-Jakarta-an. Jadi, kapan aja diperintahin, siap," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi menegaskan secara peraturan sudah tidak dapat mengajukan nama baru calon pengganti Sandiaga Uno dalam kontestasi pemilihan Wagub DKI. Lantaran sudah ada dua nama kandidat wagub yang diusulkan PSK dan Partai Gerindra.

Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik
Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik. Foto: MP/Asropih

"Mekanisme ini kan kita sudah menetapkan sudah dikirimkan ke pak gubernur, sudah dibahas di DPRD sekarang dibentuknya pansus kan karena ada 2 calon," tuturnya.

"Sebelum ada 2 calon dibentuk pansus, nanti pansus adalah tindak lanjut sudah ditetapkannya kedua calon lalu ada tatib nanti pansusnya bubar baru ada panlih dan terpilih lah salah satu," lanjut dia.

BACA JUGA: Mantan Menpora Berharap Kursi Wagub DKI Segera Terisi

Suhaimi pun menuturkan bahwa dua nama Cawagub DKI sudah tidak bisa diubah lagi. Dua nama tersebut yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

"Ini kan sudah dikirim sudah masuk ke pansus. Intinya sudah fix Agung dan Syaikhu," tutupnya. (Asp)

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Wagub DKI Jakarta #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan