SBY Tugaskan AHY Pimpin Kampanye Nasional Partai Demokrat

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 28 Februari 2019
SBY Tugaskan AHY Pimpin Kampanye Nasional Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (ANTARA FOTO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menugaskan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin kampanye nasional partai berlambang Mercy ini.

"Secara nasional Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019," kata Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan saat membacakan surat dari SBY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

SBY kini sedang fokus untuk mengurus istrinya, Ani Yudhoyono yang dirawat di Singapura karena terkena kanker darah. Sehingga tidak bisa memimpin langsung kampanye Demokrat secara nasional.

Dalam memimpin kampanye AHY akan didampingi oleh Koordinator Kampanye Wilayah Timur Partai Demokrat Soekarwo, dan Koordinator Kampanye Wilatah Barat Partai Demokrat Nachrawi Ramli.

"Di samping membantu komandan kogasma, para koordinator wilayah kampanye mengkoordinasikan kampanye yang dilakukan oleh jajaran dewan pimpinan daerah partai demokrat di wilayah tugasnya," kata Hinca.

Hinca menjelaskan, wilayah timur kampanye Partai Demokrat meliputi Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Sedangkan wilayah barat yang menjadi wilayahnya pak Nachrawi Ramli meliputi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kep Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh," jelas Hinca.

Selama ketidakhadiran SBY di Indonesia, Sekjen Hinca Panjaitan akan melaksanakan tugas harian DPP Partai Demokrat. Sementara itu, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas bertugas mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan.

"Dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari partai demokrat, karena 61 anggota DPR RI kami yang sekarang itu incumbent hampir semua caleg," imbuh Hinca.

Lebih lanjut Hinca juga menegaskan tidak ada perubahan struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat. Hal tersebut juga menepis isu bahwa AHY akan bertugas menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Demokrat.

"Susunan kepengurusan resmi DPP Demokrat tidak ada perubahan, dan smua tetap memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ini perlu saya ulangi, susunan tidak ada perubaan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga: Malu-Malu Dorong AHY Cawapres, Pengamat: SBY Blunder di Luar Akal Sehat

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Susilo Bambang Yudhoyono
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Bagikan