SBY Minta Pemerintah Serius Tangani Wabah Virus Corona

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Maret 2020
SBY Minta Pemerintah Serius Tangani Wabah Virus Corona

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada pemerintah Indonesia untuk serius menangani wabah virus corona.

"Indonesia harus sigap, dan melakukan langkah-langkah yang nyata. Pemerintah, masyarakat, kita semua, harus bersinergi dan bekerja sama. Saya yakin ini pulalah harapan rakyat kita," kata SBY saat pidato pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3)

Baca Juga

Virus Corona Ancam Jurnalis, Perusahaan Media Wajib Patuhi Protokol Kesehatan WHO

Mantan Presiden keenam ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Kongres Partai Demokrat dipersingkat karena menjunjung empati dan tenggang rasa seiring dengan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Saya mendengar para kader Demokrat dari seluruh Indonesia sudah bersiap untuk menghadirinya (kongres). Mereka ingin datang ke Jakarta untuk menyemarakkan dan menyukseskan kongres ini," ujarnya dilansir Antara

kata SBY, Kongres Partai Demokrat 2020 juga ingin diselenggarakan secara lebih akbar. Namun, situasi nasional, bahkan internasional, tidak memungkinkan untuk itu.

SBY ungkap sosok yang diincar dalam dugaan korupsi Jiwasraya
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melambaikan tangan usai pidato pada Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat di JCC, Rabu (11/12). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Ia mengatakan bahwa saat ini sedang terjadi wabah COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bersamaan dengan itu, perekonomian global juga tengah mengalami goncangan.

"Dengan menjunjung tinggi semangat tenggang rasa dan juga empati, kongres ini kami selenggarakan secara sederhana. Durasi waktu kongres juga dipersingkat," ucap SBY.

Bekas Menko Polhukam era Megawati itu memastikan protokol keamanan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 secara ketat dengan memproteksi semua peserta kongres agar terjaga keselamatannya.

Partai Demokrat juga harus mendukung pemerintah, baik pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya melindungi warga negaranya dari ancaman COVID-19.

"Saya pribadi sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Terawan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Gubernur DKI Jakarta Profesor Anies Baswedan, dan Ketua Satgas Penanggulangan Virus Korona Letnan Jenderal Doni Monardo menyangkut hajat Partai Demokrat ini," tegasnya.

Baca Juga

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Jalani Tes Corona, Hasilnya?

Pelaksanaan kongres semula dijadwalkan selama 3 hari, mulai 14 hingga 16 Maret 2020. Akan tetapi, akhirnya dipercepat menjadi 1 hari pada tanggal 15 Maret 2020.

Partai Demokrat juga tidak mengundang tokoh luar, termasuk Presiden Joko Widodo dalam kongres tersebut dengan alasan tersebut. (*)

#Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Bagikan