Andika Pratama
MerahPutih.com - Tuduhan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024 memicu polemik.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, kritik SBY soal dugaan kecurangan di Pemilu 2024 akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Menurut Adi, kritikan tersebut masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan.
Baca Juga
Demokrat Singgung Harun Masiku Usai Hasto Ungkit Manipulasi Era SBY
"Jadi, sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ujar Adi Prayitno di Jakarta, Minggu (25/9).
Adi mengatakan, kecurangan pemilu di pemerintahan SBY bahkan pernah terjadi di 2009 silam. Hal ini dibuktikan pada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres.
Terlebih, bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut.
"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," jelasnya.
Sebelumnya, SBY menegaskan dirinya siap turun gunung karena adanya tanda-tanda kecurangan pada Pemilu Serentak 2024.
Hal ini disampaikan SBY dalam video yang beredar di kalangan awak media sebagaimana dikutip MerahPutih.com, Sabtu (17/9). Menurut SBY, ada upaya untuk mengatur Pilpres hanya diikuti oleh 2 pasangan capres-cawapres.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY.
Baca Juga
Video tersebut kemungkinan besar diambil pada saat acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis-Jumat (15-16 September 2022).
"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.
SBY mengaku dirinya juga mendapat kabar bahwa partai oposisi seperti Demokrat dicegah untuk mengusung capres-cawapres sendiri. SBY menyebut upaya tersebut merupakan sesuatu tindakan jahat.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapres sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?" ujar SBY.
Menurut SBY, indakan seperti itu telah menginjak-injak hak rakyat. Padahal, Presiden ke-6 RI itu Pemilu adalah hak rakyat.
"Menginjak-injak hak rakyat, bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," tegas SBY.
SBY mengingatkan 10 tahun pemerintahannya, tidak pernah ada upaya melakukan kecurangan pada pemilu. Apalagi mencegah partai mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres.
"Dan ingat, selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY. (Knu)
Baca Juga
Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY
