Satpol PP Jakarta Apresiasi AHY Mau Bersihkan APK Partai Demokrat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Februari 2024
Satpol PP Jakarta Apresiasi AHY Mau Bersihkan APK Partai Demokrat

Ketum Partai Demokrat AHY bersihkan APK. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kampanye Pemilu 2024 telah berakhir pada 10 Februari 2024. Saat ini atau dimulai pada 11 sampai 13 Februari 2024 memasuki masa tenang termasuk pembersihan alat peraga kampanye.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY) turun tangan langsung memimpin pembersihan APK. Ia dibantu relawan dan kader, menurunkan beberapa bendera Demokrat yang berjajar di sepanjang di wilayah Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2) menjelang tengah malam.

Baca Juga:

Saling Puji SBY dan Prabowo di Kampanye Akbar, Singgung AHY

"Saya punya prinsip bahwa sesuatu itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan, jadi salah satu bentuk kepemimpinan yang paling sederhana adalah memberikan contoh, artinya melakukan sendiri. Tentu harapannya ini bisa mengajak serta dan termasuk menginspirasi yang lainnya. Kalau hanya sekedar instruksi rasanya belum bisa secara utuh menunjukkan kepada seluruh kader pentingnya upaya ini," kata AHY.

Menurutnya, penurunan APK Partai Demokrat sebelum masa tenang menjadi bagian dari kedewasaan kita berpolitik. Sebab, katanya, dalam pemilu ada aturan yang perlu dipatuhi bersama.

"Dan masyarakat juga akan senang kalau partai-partai politiknya, para politisnya juga bukan hanya pandai berbicara tapi juga bisa menjadi contoh yang baik," katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin menyambut baik inisiatif dari AHY yang mau turun ke lapangan untuk merapihkan APK.

"Saya kira ini tindakan yang patut sangat diapresiasi, karena Ketua Umum sebuah Partai Politik mau turun tangan langsung memimpin upaya pembersihan APK," ujar Arifin kepada wartawan, pada Senin (12/2).

Arifin mengatakan, diharapkan langkah AHY ini bisa diteladani oleh kader-kadernya sehingga memudahkan pekerjaan Satpol PP.

"Sejak tengah malam tadi, kami sendiri sudah menurunkan aparat untuk melakukan pembersihan APK," lanjutnya.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pembersihan APK atas permintaan Panitia Pengawas Pemilu di masing-masing daerah.

Menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari nanti, peraturan perundang-undangan mewajibkan semua Alat Peraga Kampanye dibersihkan dari ruang-ruang publik.

"Ini untuk memastikan publik bisa memilih partai yang benar-benar memperjuangkan harapan rakyat," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Prabowo akan Beri Tugas untuk AHY Bila Menang di Pilpres 2024

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Kajian Dampak Zero ODOL BPS Rampung Desember 2025, AHY Ungkap Potensi Positif Ekonomi dan Keselamatan
Kajian BPS mengambil sampel di dua provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Kajian Dampak Zero ODOL BPS Rampung Desember 2025, AHY Ungkap Potensi Positif Ekonomi dan Keselamatan
Indonesia
AHY Instruksikan Pemeriksaan Konstruksi Bangunan Publik, Cegah Insiden ‘Mengerikan’ Ponpes Al Khoziny Terulang
AHY menekankan pentingnya penerapan secara ketat penerapan prosedur operasional standar (SOP) konstruksi pada bangun publik, termasuk pondok pesantren.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
AHY Instruksikan Pemeriksaan Konstruksi Bangunan Publik, Cegah Insiden ‘Mengerikan’ Ponpes Al Khoziny Terulang
Bagikan