Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan pasangan calon atau calon kepala daerah (cakada) menggelar konser musik dan jalan santai untuk kampanye Pilkada 2020.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito melarang kegiatan kampanye menimbulkan kerumunan.
“Sekali lagi, kami ulangi, jangan menciptakan kerumunan,” kata Wiku Adisasmito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/9).
Kerumunan, lanjut Wiku, memberikan peluang besar terjadinya penularan virus corona. Karena itu, dengan tegas ia menyatakan, semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan berpotensi penularan dilarang.
Baca Juga:
Diklaim Kurangi COVID-19, Jalan dan Sepeda Santai Diizinkan Saat Kampanye
“Kerumunan tersebut memiliki risiko meningkatkan penularan. Dan semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan dan potensi penularan dilarang,” tegas Wiku.
Menurut dia, para peserta Pilkada 2020 melakukan kampanye yang bisa melindungi keselamatan masyarakat. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dijaga dengan baik.
“Silakan berkampanye dengan cara lain, supaya betul-betul bisa melindungi keselamatan masyarakat. Kami perlu sampaikan prinsip Salus Populu Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu yang harus kita jaga betul,” terang Wiku Adisasmito.
Menurut Wiku, metode kampanye konvensional, pada umumnya memang melibatkan banyak massa. Sehingga berpeluang lebih tinggi dalam penularan virus corona atau COVID-19. Peserta Pilkada agar melakukan kampanye dengan metode yang minim potensi penularan COVID-19.
Wiku mengapresiasi langkah penyelenggara Pemilu memberikan alternatif penyelenggaraan kampanye lewat revisi PKPU 6/2020 yang sudah disahkan menjadi PKPU 10/2020.
"Metode kampanye konvensional umumnya memang melibatkan banyak massa dan berpeluang lebih tinggi dalam penularan COVID-19. OKI, dilakukan perubahan peraturan KPU 6 tahun 2020, menjadi PKPU 10 tahun 2020, untuk meminimalisir risiko tersebut dengan berikan alternatif cara melakukan kampanye sesuai protokol kesehatan," jelas Wiku Adisasmito.
Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebelumnya menyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 terdapat ketentuan yang mengatur dapat diselenggarakannya kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
Kegiatan lain itu dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan.
Kemudian, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik, melalui media sosial.Namun, kegiatan lain tersebut harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta maksimal 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Untuk menyelenggarakan kegiatan itu, calon kepala daerah juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.
"Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-undang 10 tahun 2016," kata Dewa Kade Wiarsa. (Knu)
Baca Juga:
KPU Harus Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Zona Merah COVID-19
