Sambutan Hangat Dunia Kembalinya Amerika Pada Perjanjian Iklim

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Januari 2021
Sambutan Hangat Dunia Kembalinya Amerika Pada Perjanjian Iklim

Kampanye selamatkan hutan. (Foto: Greenpeace Indonesia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Joe Biden dalam beberapa jam usai bersumpah menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), langsung menandatangi perintah eksekutif termasuk bergabung kembali dengan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Frans Timmermans menyambut baik langkah Presiden Biden tersebut. Padahal, pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump, menarik AS dari kesepakatan itu. Proses untuk memasukkan kembali kesepakatan internasional membutuhkan waktu satu bulan.

Baca Juga:

Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

"Bergabung kembali dengan Perjanjian Paris benar-benar merupakan dasar, untuk pemerintahan Biden tentang iklim," kata CEO Greenpeace International Jennifer Morgan dikutip Antara,

Direktur Kebijakan Iklim dan Energi Union of Concerned Scientists (UCS) Rachel Cleetus, mengatakan akan ada sejumlah peluang pada 2021 bagi Biden, untuk membantu memajukan agenda iklim progresif di panggung dunia. Termasuk KTT para pemimpin G7 dan G20, dan pembicaraan iklim PBB pada November.

Biden dan utusan iklim internasionalnya John Kerry, akan mengadakan pertemuan dengan para penghasil emisi besar lainnya, ntuk memperkuat cara-cara secara kolektif menangani krisis iklim secara langsung.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: VOA)
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: VOA)

Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, mengungkapkan rasa senangnya Biden telah berkomitmen untuk membawa negaranya kembali ke dalam, yang disebutnya pakta perdamaian dengan planet ini.

"Masuknya kembali AS akan membantu memobilisasi dan membangkitkan kembali" kemauan politik di antara para pemimpin global, bisnis dan masyarakat sipil untuk melaksanakan kesepakatan lebih cepat," ujarnya.

Dilansir VOA Indonesia, beberapa jam setelah bersumpah jadi Presiden, Biden menandatangani Proklamasi Hari Pelantikan dan dokumen untuk nominasi posisi kabinet dan posisi lain dalam pemerintah. Dalam pernyataannya, tim transisi Biden mengatakan, beberapa dari masalah tersebut termasuk mengatasi krisis virus corona, imigrasi, dan perubahan iklim.

Baca Juga:

Langkah Cepat Biden Usai Bersumpah Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

#Joe Biden #Perubahan Iklim #Uni Eropa
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq (dari kiri) bersama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional & Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu dan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Dunia
Pertama Kali dalam Sejarah Nyamuk Bisa Bertahan Hidup di Islandia, Ada 3 Ekor
Spesies Nyamuk Culiseta annulata ini diyakini mampu menetap karena tahan terhadap suhu dingin, menandai dampak nyata dari perubahan iklim terhadap persebaran serangga di Islandia.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Pertama Kali dalam Sejarah Nyamuk Bisa Bertahan Hidup di Islandia, Ada 3 Ekor
Indonesia
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Dunia
Joe Biden Terapi Radiasi & Hormon Lawan Kanker Prostat Agresif, Hasilnya Ada Harapan
Tubuh Biden disebutkan merespons positif terapi radiasi dan hormon yang dijalani.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Joe Biden Terapi Radiasi & Hormon Lawan Kanker Prostat Agresif, Hasilnya Ada Harapan
Indonesia
Dewan Badan Banding WTO Mati Suri, RI Minta Uni Eropa Patuhi Putusan Sengketa Biodiesel
Badan Banding WTO saat ini tidak berfungsi akibat blokade Amerika Serikat terhadap pengisian keanggotaan, sehingga tidak ada kuorum minimum untuk memproses kasus banding.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Dewan Badan Banding WTO Mati Suri, RI Minta Uni Eropa Patuhi Putusan Sengketa Biodiesel
Indonesia
Ribuan Produk Indonesia Bebas Tarif Uni Eropa, Hampir Semua Nol Persen
Rentang waktu pemberlakuan tersebut bisa berubah, terutama saat dilakukan review setelah implementasi berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 September 2025
Ribuan Produk Indonesia Bebas Tarif Uni Eropa, Hampir Semua Nol Persen
Indonesia
Ada Perjanjian IEU-CEPA, Anak Muda Indonesia Berpeluang Besar Kerja di Uni Eropa
Pemerintah bisa membantu dari sisi pelatihan untuk calon pekerja migran, mulai dari belajar bahasa asing gratis, hingga peningkatan kemampuan di bidang tenaga kesehatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Ada Perjanjian IEU-CEPA, Anak Muda Indonesia Berpeluang Besar Kerja di Uni Eropa
Indonesia
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Jokowi kini ditunjuk menjadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Ia akan bertugas untuk mengatasi masalah ekonomi global hingga krisis iklim.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Dunia
Perubahan Iklim ‘Membunuh’ 16.500 Orang Selama Musim Panas di Eropa
Para ahli menggunakan pemodelan untuk memproyeksikan jumlah korban sebelum data resmi dirilis.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Perubahan Iklim ‘Membunuh’ 16.500 Orang Selama Musim Panas di Eropa
Dunia
Perubahan Iklim makin Nyata, Kenaikan Permukaan Laut Ancam 1,5 Juta Warga Australia pada 2050
Tidak ada komunitas di Australia yang akan bebas dari risiko iklim yang berhubungan, saling memperkuat, dan terjadi secara bersamaan.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Perubahan Iklim makin Nyata, Kenaikan Permukaan Laut Ancam 1,5 Juta Warga Australia pada 2050
Bagikan