Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai saksi ahli yang dihadirkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam sidang sengketa pilpres justru memperkuat argumen yang dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saksi ahli yang dihadirkan BPN fungsinya ada dua. Selain memberikan penjelasan pembanding terhadap dalil yang disampaikan oleh TKN (Tim Kampanye Nasional), juga membantu memperkuat argumen-argumen yang selama ini sudah dibangun oleh KPU," kata Adi di Jakarta, Kamis (20/6).
Pada sidang lanjutan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, KPU menghadirkan satu saksi ahli Marsudi Wahyu Kisworo yang menjawab tudingan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam sistem informasi penghitungan suara (situng).
KPU dikritik keras soal kesalahan pemasukan data pada situng KPU sehingga diduga menggelembungkan suara untuk Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.
Saksi ahli BPN Jaswar Koto, Rabu (19/6), memaparkan terdapat perbedaan data angka di situng dengan rekapitulasi Formulir C1 berdasarkan 63 TPS yang dipilih melalui sistem acak.
Jaswar menyebutkan kesalahan pemasukan data di 63 TPS itu menjadikan pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat tambahan suara sebesar 1.300, sementara pasangan Prabowo-Sandi berkurang 3.000 suara.
Saksi ahli lain yang dihadirkan pemohon, Soegianto Sulistiono, menyatakan pihaknya menemukan 57.000 data invalid dalam situng.
Adi Prayitno menyarankan agar kubu Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tidak memperdebatkan hasil dari sistem informasi penghitungan suara (situng) yang tidak menjadi acuan hasil kemenangan resmi.
"Situng tidak perlu didebatkan berlarut-larut karena dalam Undang-Undang Pemilu, bukan situng yang dijadikan acuan untuk melihat Jokowi atau Prabowo yang menang, melainkan hitung manual," kata Adi.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu menyayangkan kecenderungan para saksi maupun ahli yang dihadirkan BPN menyerang KPU dengan mempersoalkan perolehan hasil hitung cepat (quick count), situng, dan hasil manual (real count).
"Seakan-akan itu untuk membangun kecurangan yang sistematis, ada kesamaan pola pikir dari quick count, situng dan real count," ujar Adi.
BACA JUGA: Kuasa Hukum KPU Nilai Pendapat Said Didu Soal BUMN Keliru
Novel Baswedan Ungkap Alasan Penuntasan Kasusnya Pengaruhi Pemberantasan Korupsi
Ia melanjutkan, "Mestinya BPN fokus pada hitung manual KPU. Apa yang dianggap merugikan Prabowo apakah suara Prabowo hilang banyak, puluhan juta sehingga kalah telak."
Namun, menurut Adi sebagaimana dilansir Antara, dalil kubu BPN yang ditebalkan dengan kesaksian para saksi ahlinya justru memperkuat validitas perlakuan KPU yang sedari awal tidak menjadikan situng sebagai acuan hasil pilpres.
"Saksi ahli KPU hanya menebalkan pandangan KPU secara umum. Situng itu bukan ukuran menang kalahnya pilpres, melainkan penghitungan manual berjenjang," tutup Adi Prayitno.(*)
