Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Tim Advokasi Prabowo-Sandi menghadirkan saksi keempat yakni Listiani. Ia seorang aktivis di Jawa Tengah yang mengaku melihat beberapa kecurangan Pemilu.
Listiani mengatakan, kecurangan yang dia maksud adalah dugaan deklarasi hampir seluruh kepala daerah di Jawa Tengah mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Total ada 32 kepala daerah.
"Ada deklarasi dipimpin Gubenur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) mendukung paslon nomor nol satu. Mengundang semua kepala daerah kecuali Wakil Wali Kota Salatiga yang tak datang," kata Listiani di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).
BACA JUGA: Sidang Sengketa Pilpres, Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Kubu Prabowo-Sandi
Listiani mengatakan, dugaan ketidaknetralan kepala daerah di Jateng berdampak pada perolehan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kalau memerinci (dampak perolehan suara) tidak bisa, tapi jelas berdampak karena suara 02 jauh dari 01 hampir di semua Jawa Tengah," katanya.
Selain itu, Listiani mengaku mendampingi pelaporan terhadap Wakil Wali Kota Semarang atas dugaan menggunakan fasilitas pemerintah dalam kampanye.
Wakil Wali Kota Semarang disebut mengundang Ketua RW se-kecamatan Semarang Utara, tokoh agama termasuk PPK. "Pada saat itu wakil walkot menyebutkan mengampanyekan pada tahun 2020 setiap Karang Taruna akan mendapatkan bantuan 7 juta, LPMK mendapatkan Rp 30 juta, setiap kelurahan mendapatkan bantuan 1 miliar, uang transportasi akan dinaikkan," kata Listiani.
Listiani pernah melaporkan gubernur Jawa Tengah dan 32 kepala daerah di Jateng pada Januari 2019.
Dalam sidang gugatan hasil Pilpres, Listiani mengaku melaporkan Gubernur Jateng bersama bupati dan wali kota ke Bawaslu terkait deklarasi dukungan ke capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. "Menyatakan deklarasi mendukung, ada teks, ada videonya,"ujar Listiani
Listiani tak melihat langsung kejadian melainkan dari video di Youtube. Video ini yang kemudian dijadikan dasar pelaporan ke Bawaslu. "Pada saat itu (Bawaslu) menyatakan gubernur bersama 32 kepala daerah dinyatakan melanggar UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemda dan merekomendasikan kepada Mendagri," ujar Listiani.
BACA JUGA: Yusril Sebut Saksi BPN Banyak Bicara Tanpa Bukti
Dari putusan itu, Listiani mendatangi Bawaslu Jateng dan menyatakan keberatan. Seharusnya menurut Listiani sebagai pelapor, gubernur juga dikenakan UU Pemilu. "Salah satu komisioner (Bawaslu) menyampaikan kepada kami, gubernur dan kepala daerah melanggar asas netralitas," jelas Listiani.
"Saya merasa keberatan kalau Bawaslu provinsi berani menyatakan gubernur, wali kota dikenakan UU Pemda, harus dikenakaan UU Pemilu," ujarnya. (Knu)
