Soffi Amira
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN).
Pasalnya, menurut politikus NasDem ini, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp 700 miliar tersebut tak membuat PDN aman dari peretasan.
"Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/6).
Ia mengaku heran dengan kinerja pihak yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan. Padahal, mereka sudah disokong dengan anggaran yang sangat besar.
Baca juga:
Pakar IT Duga Serangan Siber PDN Akibat Pergantian Pengelola Server
"Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan, tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?" ujarnya.
Sahroni pun meminta agar pejabat di lembaga terkait untuk meningkatkan pengamanan PDN. Kejadian serupa juga tak boleh terulang kembali.
"Masa negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini, data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,” ujarmya.
Menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berbagai alasan.
Baca juga:
Dirugikan Gangguan Server PDN, Masyarakat Bisa Ajukan Gugatan Class Action
“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi salah satu lembaga yang memiliki anggaran belanja paling besar di antara kementerian lainnya.
Sampai Mei 2024, Kominfo telah membelanjakan APBN hingga Rp 4,9 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa keperluan.
Anggaran itu digunakan untuk pemeliharaan dan operasional BTS 4G sebesar Rp 1,6 triliun dan pemeliharaan data center nasional yang mencapai Rp 700 miliar. (Pon)
