Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Setelah dibentuk beberapa bulan lalu tepatnya di bulan April, lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021, tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mulai menagih haknya pada para obligir BLBI.
Satgas ini dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti yang mencapai sekitar Rp 110,4 triliun.
Baca Juga:
Ogah Bayar, Akses Obligor BLBI Ke Lembaga Keuangan Bakal Diblokir
Kamis (27/8), Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tekah memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk menyelesaikan utangnya terhadap negara sebesar Rp 2,61 triliun.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di akun twitter pribadinya @prastow mencuitkan, pemerintah berupaya keras menyelesaikan hak tagih negara atas dana BLBI yang dapat digunakan untuk kebutuhan rakyat,
Tommy dipanggil untuk menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim B pada Kamis (26/8) bersama pengurus PT Timor Putra Nasional lainnya yaitu Rony Hendrarto Ronowicaksono di Gedung Syafrudin Prawiranegara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada 15.00 WIB.
Berdasarkan unggahan Yustinus, agenda pemanggilan ini adalah untuk menyelesaikan hak tagih negara atas dana BLBI berdasarkan Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 yang sebesar Rp 2,61 triliun.
Selain itu pemanggilan juga dilakukan kepada Agus Anwar untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI sebesar Rp 635,44 miliar dalam rangka PKPS Bank Pelita Istismarat, Rp 82,24 miliar selaku penjamin atas penyelesaian kewajiban debitur PT Panca Muspan dan Rp 22,32 miliar selaku penjamin penyelesaian kewajiban debitur PT Bumisuri Adilestari.
Agus dipanggil untuk mengadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim A di lokasi dan hari yang sama dengan Tommy serta Ronny namun pada pukul 10.00 WIB.
Pengumuman pemanggilan yang ditandatangani oleh Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban tertulis bahwa jika Tommy, Ronny, dan Agus tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara maka akan dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Satgas akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menagih obligor dan debitur. Selain itu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga terlibat dalam tim tersebut. Tak hanya itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga dilibatkan untuk memblokir akses obligor dan debitur yang membangkang
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta seluruh obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kooperatif untuk membayar utangnya kepada negara.
Mahfud membuka pintu pidana bagi obligor atau debitur yang membangkang. Pidana diberlakukan bagi obligator yang ingkar dalam mengembalikan aset atau utang, memperkaya diri sendiri, menyebabkan kerugian negara, serta tidak mengakui hal yang disahkan sebagai hutang.
"Kalau terjadi pembangkangan meski perdata, kalau sengaja melanggar bisa berbelok pidana," kata Mahfud usai plantikan Satgas BLBI, Jumat (4/6).
Satuan Tugas ini dibentuk buntut dari keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3 untuk kasus BLBI.
SP3 menjadi konsekuensi dari vonis MA bahwa kasus Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan Itjih Nursalim yang menerima dana BLBI bebas dari status tersangka. (Pon)
Baca Juga:
Polri Dukung Satgas BLBI
