Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dugaan adanya kasus pelecehan dan pengecekan tubuh (body checking) serta tanpa busana di sebuah kontes kecantikan tahunan telah dilaporkan kekepolisian.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/4598/VII/2023 SPKT POLDA METRO JAYA. Mellisa melaporkan penyelenggara kegiatan tersebut dengan pasal 4, 5, 6, 14, 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Baca Juga:
Korban Pelecehan Seksual di Ajang Miss Universe Berikan Barang Bukti Tambahan ke Polisi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan, siap mengawal proses hukum kasus dugaan pelecehan seksual dalam ajang Miss Universe Indonesia dan memastikan para korban mendapatkan hak perlindungan.
"Saya sudah mengkomunikasikan hal ini dengan Bapak Kapolri dan saya sampaikan agar kasus ini bisa dikawal hingga tuntas," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.
Ia mengaku prihatin dan menyayangkan kejadian yang menimpa para peserta kontes kecantikan tersebut.
"Kami tentu saja sangat menyayangkan dugaan kasus pelecehan seksual yang oleh panitia mengatasnamakan proses body checking. Perlakuan yang merendahkan martabat perempuan dan ini sudah melanggar HAM," katanya.
Padahal, kata ia, para terduga korban ini mengikuti ajang kontes Miss Universe Indonesia untuk aktualisasi diri, kompetisi bakat dan kepribadian untuk nantinya diharapkan bisa menjadi duta bangsa.
Menteri PPPA mengapresiasi pihak Polda Metro Jaya yang sudah menanggapi laporan para korban dan juga mengapresiasi keberanian para korban yang sudah melapor.
"Saya salut atas keberanian mereka untuk melapor dan mereka melapor ini bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang masih takut melapor," katanya.
Pihaknya pun mendorong finalis Miss Universe Indonesia yang belum berani melapor untuk tidak takut melapor.
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diterapkan dalam dugaan peristiwa kekerasan seksual terkait penyelenggaraan kontes kecantikan Miss Universe Indonesia.
"Tindak lanjut pelaporan perlu mengacu pada amanat UU TPKS dengan memastikan pemenuhan hak-hak korban melalui penegakan hukum, penyelenggaraan layanan, dan upaya pencegahan," kata Andy Yentriyani.
Anggota Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah menambahkan, pihaknya mengidentifikasikan adanya dugaan pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, dan pengambilan foto tanpa persetujuan dalam kasus ini.
"Adanya dugaan pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, dan pengambilan foto tanpa persetujuan yang menyebabkan korban merasa dipermalukan dan direndahkan martabatnya," kata Alimatul Qibtiyah.
Kuasa hukum korban pelecehan di kontes kecantikan, Mellisa Anggraini mengungkapkan ada 30 peserta yang menjadi korban pelecehan dalam ajang tahunan tersebut.
"Sebenarnya yang mengalami ada 30 orang. Tapi yang baru memberikan kuasa baru 7 orang. Tapi berjalannya waktu terus bertambah," katanya.
National Director and Owner Miss Universe Indonesia Poppy Capella melalui unggahan di Insta Story di akun Instagram pribadinya dan Miss Universe Indonesia menegaskan, telah melakukan investigasi dan memeriksa hal-hal yang dituduhkan pada mereka.
"Dengan pemberitaan media mengenai hal-hal yang terjadi dalam perhelatan Miss Universe Indonesia, tentunya menjadi perhatian kami di Miss Universe Indonesia," tulisnya. (Knu)
Baca Juga:
Polda Metro Usut Laporan Dugaan Pelecehan Terhadap Finalis Miss Universe
