Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih dalam tahap pengumpulan masukan dari masyarakat dan para ahli. Puan menekankan pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemberi kerja, pekerja, dan penerima manfaat, dalam proses revisi undang-undang ini.
"Proses yang kami lakukan saat ini adalah mengumpulkan pendapat dan masukan dari berbagai elemen masyarakat sebanyak mungkin. Kami tidak hanya meminta pandangan dari pekerja, tetapi juga dari pemberi kerja dan penerima manfaat. Dengan demikian, kami dapat memastikan adanya keadilan bagi semua pihak," ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/5).
Baca juga:
Puan menjelaskan bahwa proses pengumpulan masukan ini masih berlangsung dan memerlukan waktu. "Kami perlu meminta masukan dari ketiga pihak tersebut, dan ini membutuhkan waktu. Proses pengumpulan pendapat ini dilakukan secara bertahap," jelasnya.
Mengenai badan yang akan memimpin pembahasan, Puan menyatakan bahwa belum ada keputusan apakah RUU PPRT akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi IX.
"Saat ini, pembahasan masih berada di Baleg. Pada waktunya, kami akan mempertimbangkan masukan yang diterima untuk menentukan apakah pembahasan akan dilanjutkan di Komisi atau tetap di Baleg," kata Puan.
Baca juga:
Hal serupa juga berlaku untuk RUU Pemilu. Puan mengatakan bahwa DPR saat ini sedang memantau situasi lapangan terkait pembahasan RUU Pemilu.
"Kami juga sedang melihat situasi lapangan saat ini. Apakah situasi lapangan setelah hari-hari ini memerlukan pembahasan yang lebih mendalam, sehingga perlu dibahas di Komisi, atau cukup dibahas di Baleg. Ini adalah diskusi yang sedang berlangsung di antara anggota DPR," pungkasnya.
