RUU PPRT, DPR Kumpulkan Masukan Masyarakat untuk Keadilan Pekerja Rumah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 07 Mei 2025
RUU PPRT, DPR Kumpulkan Masukan Masyarakat untuk Keadilan Pekerja Rumah

Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: PSSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih dalam tahap pengumpulan masukan dari masyarakat dan para ahli. Puan menekankan pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemberi kerja, pekerja, dan penerima manfaat, dalam proses revisi undang-undang ini.

"Proses yang kami lakukan saat ini adalah mengumpulkan pendapat dan masukan dari berbagai elemen masyarakat sebanyak mungkin. Kami tidak hanya meminta pandangan dari pekerja, tetapi juga dari pemberi kerja dan penerima manfaat. Dengan demikian, kami dapat memastikan adanya keadilan bagi semua pihak," ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/5).

Baca juga:

Ketua Baleg Ungkap 5 Urgensi Penyusunan RUU PPRT

Puan menjelaskan bahwa proses pengumpulan masukan ini masih berlangsung dan memerlukan waktu. "Kami perlu meminta masukan dari ketiga pihak tersebut, dan ini membutuhkan waktu. Proses pengumpulan pendapat ini dilakukan secara bertahap," jelasnya.

Mengenai badan yang akan memimpin pembahasan, Puan menyatakan bahwa belum ada keputusan apakah RUU PPRT akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi IX.

"Saat ini, pembahasan masih berada di Baleg. Pada waktunya, kami akan mempertimbangkan masukan yang diterima untuk menentukan apakah pembahasan akan dilanjutkan di Komisi atau tetap di Baleg," kata Puan.

Baca juga:

Wakil Ketua DPR Janji Bahas RUU PRT Sebagai Hadiah May Day

Hal serupa juga berlaku untuk RUU Pemilu. Puan mengatakan bahwa DPR saat ini sedang memantau situasi lapangan terkait pembahasan RUU Pemilu.

"Kami juga sedang melihat situasi lapangan saat ini. Apakah situasi lapangan setelah hari-hari ini memerlukan pembahasan yang lebih mendalam, sehingga perlu dibahas di Komisi, atau cukup dibahas di Baleg. Ini adalah diskusi yang sedang berlangsung di antara anggota DPR," pungkasnya.

#RUU PPRT #Kesejahteraan PRT #DPR RI #Puan Maharani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India
India berada di peringkat 102 dari 123 negara dengan kategori 'serius'.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Lantik PAW Anggota DPR Pengganti Gus Alam
Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal berfoto bersama Fauqi Hapidekso usai sumpah jabatan PAW Anggota DPR dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 04 November 2025
Rapat Paripurna DPR Lantik PAW Anggota DPR Pengganti Gus Alam
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Puan Maharani: Cermati Dulu Rekam Jejaknya
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal Soeharto yang diusulkan jadi pahlawan nasional. Ia pun meminta jangan terburu-buru dilakukan.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Puan Maharani: Cermati Dulu Rekam Jejaknya
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Lima anggota nonaktif DPR itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Indonesia
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Penemuan 2 kerangka manusia diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran gedung saat demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Indonesia
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
OJK sebelumnya menyebut nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi menembus Rp 4.500 triliun pada tahun 2030, dengan peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di ASEAN.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Anggota Komisi XIII DPR, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah untuk memperkuat pengendalian polusi.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Bagikan