Zulfikar Sy
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi sikap pemerintah dan DPR menyusul berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau RUU Pemilu.
"Situasi tersebut menunjukkan bahwa hanya karena ngotot dengan kepentingan masing-masing, DPR dan pemerintah gagal melihat kepentingan bangsa yang lebih besar," ujar peneliti Formappi, Lucius Karus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/6).
Lucius menuturkan, keasyikan DPR dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing telah melucuti wajah perwakilan rakyat dari diri mereka.
Pasalnya, menurutnya, kian lamanya pengesahan RUU Pemilu, maka berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi yang berkualitas.
"Jadi, alih-alih melakukan revisi untuk memperbaiki kualitas pemilu, DPR dan pemerintah malah sejak awal menyiapkan proses pemilu yang asal-asalan," tegasnya.
Meski demikian, Lucius mengapresiasi rencana Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang berupaya memfasilitasi forum lobi antara 10 fraksi di parlemen dengan pemerintah.
"Hanya saja lobi harus dilakukan secara transparan. Jangan sampai lobi ini justru digunakan oleh DPR untuk menegosiasikan masalah pribadi mereka," pungkas alumnnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara itu.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyatakan, pihaknya bersama dua partai pro pemerintah, Nasdem dan Golkar, bakal memfasilitasi pertemuan 10 fraksi di DPR dengan Presiden Joko Widodo terkait kelanjutan pembahasan RUU Pemilu. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Formappi: Lobi RUU Pemilu Jangan Jadi Ajang Dagang Sapi
