Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta wacana lobi DPR dengan Presiden Joko Widodo dalam membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau RUU Pemilu transparan.
Peneliti Formappi Lucius Karus khawatir forum lobi tersebut menjadi wadah bagi DPR untuk menegosiasikan masalah pribadinya, mengingat banyak politisi Senayan yang disebut-sebut dalam berbagai perkara kasus dugaan korupsi e-KTP.
"Lobi dengan kehadiran presiden harus dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik, bukan sebagai ajang dagang sapi antarpartai," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/6).
Lucius menilai, semestinya forum lobi antara DPR bersama Presiden Jokowi tidak terjadi, jika kedua belah pihak tidak ngotot dan egois dengan usul masing-masing.
Ia pun menambahkan, desakan untuk melibatkan presiden dalam proses lobi pembahasan RUU Pemilu menunjukkan DPR tidak memiliki wawasan luas melihat kepentingan yang lebih besar.
"Mereka terlalu egois, sehingga buta dengan kepentingan bangsa dalam menyusun RUU Pemilu yang berkualitas," pungkasnya.
Ia berharap nantinya bisa menyelesaikan perbedaan pandangan antarfraksi dan pemerintah. (Pon)
Baca juga berita terkait lainnya dalam artikel: Sejumlah Politisi Bahas RUU Pemilu Di Rumah Setnov