Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo pantas bernafas lega. Sebab, rumahnya yang terletak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan batal jadi barang rampasan untuk negara.
Keputusan pembatalan itu tertuang dalam kasasi jaksa KPK dan kubu Rafael yang baru saja ditolak Mahkamah Agung (MA). Walau kasasi Rafael ditolak, tapi berbagai barang bukti dalam kasus korupsi itu selamat dari rampasan untuk negara.
"Amar putusan: penuntut umum tolak, terdakwa tolak dengan perbaikan status barang bukti," tulis amar putusan yang dikutip dari laman resmi Kepaniteraan MA, Rabu (24/7).
Putusan itu diketok pada 16 Juli 2024. Dwiarso Budi Santiarto duduk sebagai ketua majelis kasasi perkara nomor: 4101 K/Pid.Sus/2024 tersebut. Dwiarso dibantu oleh Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono sebagai hakim anggota. Adapun panitera pengganti dalam perkara ini ialah Sri Indah Rahmawati.
Baca juga:
"BB perkara TPPU No. 434 dan 436 dikembalikan kepada dari mana BB tersebut disita. BB perkara gratifikasi No. 552/perkara TPPU No. 412 dikembalikan kepada terdakwa," tulis amar putusan itu.
Tercatat, barang bukti kasus gratifikasi nomor 552 atau perkara TPPU nomor 412 itu ialah satu bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Simprug Golf XIII No. 29, RT 02 RW 08, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01984 tanggal 11 September 2001 sesuai Surat Ukur Nomor 5991/1995 tanggal 26 Desember 1995 dengan luas 766 M2 atas nama Nyonya Ernie Meike (istri Rafael Alun).
Adapun barang bukti TPPU nomor 434 ialah uang tunai sejumlah Rp199.970.000 yang berasal dari pencairan deposito berjangka BCA Nomor AG.414270 atas nama Ernie Meike Torondek. Kemudian barang bukti TPPU nomor 436 berupa uang tunai sebanyak Rp19.892.905,70 berasal dari rekening tabungan Nomor 5245094814 atas nama Ernie Meike Torondek.
Baca juga:
Mario Dandy Klaim Tak Paham soal Aset dan Bisnis Rafael Alun
Sebelumnya, dalam putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada Maret 2024, sejumlah aset rumah dan uang tunai Rafael itu diputuskan dirampas untuk negara. Tapi MA malah memutuskan sebaliknya. Namun, hukuman terhadap Rafael Alun tetap 14 tahun penjara atas kasus gratifikasi dan TPPU.
Hukuman denda dan uang pengganti terhadap ayah dari Mario Dandy itu pun tak berubah. Rafael Alun tetap dihadapkan dengan pidana denda Rp 500 juta dan jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 bulan. Kemudian pidana tambahan kepada Rafael berupa kewajiban membayar uang pengganti tetap sebesar Rp 10.079.095.519,00.
Rafael terbukti menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Pon)
