Mula Akmal
MerahPutih.com- Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia rentan menjadi sasaran peretasan.
Pakar telematika Roy Suryo menyoroti potensi yang lebih besar jika server KPU gampang diretas.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: KPU dan MK Coret Gibran dari Cawapres Prabowo
Salah satunya ada kekhawatiran hasil pemilu nanti dapat diretas, kemudian menggoyangkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi.
“Itu membuat orang khawatir jangan-jangan nanti hasil dari pemilu bisa diretas,” kata Roy di Jakarta, Selasa (5/12).
Roy menuturkan, potensi adanya peretasan hasil Pemilu Presiden sangat mungkin terjadi.
“Bisa saja ada calon yang tadinya kalah jauh, tiba-tiba dalam hitungan cepat bisa naik pesat suaranya. Hal ini harus diantisipasi karena keamanan data KPU belum maksimal,” jelas Roy yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini.
Ia meyakini, peretasan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar secara teknis, tetapi juga secara sosial politik.
“Bisa saja memicu chaos karena masyarakat dikecewakan,’’ tutur Roy.
Untuk itu, peretasan data tidak boleh hanya dipahami secara teknis, tetapi juga harus dipandang dari aspek sosial politik. Terlebih lagi, dengan biaya demokrasi yang sangat besar, mencapai Rp76,6 triliun rupiah untuk Pemilu 2024.
“Kalau hanya secara teknis menjadi signifikasi terlalu terlalu simpel memandangnya padahal dampaknya terlalu besar ke masyarakat,” kata Roy Suryo.
Baca Juga:
Khusus pencurian data pemilih juga bisa dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain. Misalnya, dengan data lengkap seperti nama, tanggal lahir, dan NIK, pelaku dapat melakukan penipuan atau kejahatan finansial, dalam aplikasi pinjaman online.
“Misalnya seseorang datanya diambil digunakan untuk aplikasi pinjaman online, ini akan berbahaya karena data-datanya lengkap,” ucap Roy Suryo.
Dalam konteks penerimaan input dari seluruh Indonesia untuk tabulasi data Pemilu dan Pilpres 2024, KPU juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keamanan, mengingat sifatnya yang semi terbuka.
Sehingga, perlu ada jaminan terkait kejujuran ribuan staf yang direkrut untuk menginput data hasil Pilpres 2024. Sebab dalam kondisi semi terbuka, risiko peretasan tetap tinggi, dan upaya harus dilakukan untuk mencegah kemungkinan manipulasi data.
“Ini harus benar-benar dipastikan atau di sumpah kerahasiaan nya, jangan sampai nanti dia dengan mudahnya username-nya apalagi passwordnya itu diumbar ke mana-mana,” imbuh Roy Suryo.
Roy Suryo, juga menyoroti alokasi anggaran KPU RI sebesar Rp 76,6 triliun untuk Pemilu 2024.
Seharusnya KPU lebih memprioritaskan pengamanan data daripada mengalokasikan dana untuk kegiatan yang dianggap remeh temeh seperti pawai, karnaval, atau deklarasi damai.
“Buat apa kayak-kayak gitu lho. Gimik banget,” tutup Roy.
Sebelumnya, situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia diisukan menjadi target peretas yang dikenal sebagai Jimbo. Menurut Lembaga Keamanan Siber, Cissrec, Jimbo berhasil mengakses data sekitar 247 juta pemilih. (Knu)
Baca Juga:
Debat Khusus Cawapres Ditiadakan, KPU Dinilai Rendahkan Posisi Cawapres
